Reporter: Mimi Silvia | Editor: Havid Vebri
JAKARTA. PT Perusahaan Listrik Negara Persero (PLN) melalui anak usahanya PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) melakukan kerjasama dengan Qatars Nebras Power. Dalam kerjasama ini, kedua perusahaan sepakat membangun pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) di Sumatera Utara berkapasitas 2X 250 megawat (MW).
Biaya pembangunan pembangkit diperkirakan mencapai US$ 400 juta. Pembangkit iniu ditargetkan mulai beroperasi pada 2019. "Targenya satu blok pada 2018 dan satu blok lagi 2019," kata Kepala Divisi Gas dan BBM PT PLN, Chaerani kepada KONTAN, Selasa (22/9).
Menurut Chaerani, saat ini PJB dan Qatars Nebras Power sedang membahas persiapannya." Sekarang mereka bahas terkait lahan, nanti bagi tanggung jawab siapa yang membebaskan lahan, cari dana dan membangun dan dioperasikan. Juga terkait penjualan listriknya ini," kata Chaerani.
Sebelumnya dalam siaran pers Qatars Nebras, perusahaan ini juga sedang mempelajari kelayakan untuk membangun floating storage and regasification unit (FSRU) liquid natural gas (LNG). Namun Chaerani membantahnya. "Gak ada di perjanjiannya, dia hanya membangun dan mengoperasikan pembangkit bersama-sama. Dalam perjanjian tidak dicover studi kelayakan FSRU LNG ini," kata Chaerani.
Namun, Chaerani mengatakan, sampai saat ini banyak yang sudah melakukan studi untuk membangun FSRU di Sumatera Utara. Di antaranya Pertamina, PGN, swasta, sampai ada perusahaan dari Kuala Lumpur. "Banyak opsi ya, tetapi kami tidak kerjasama dengan mereka, jadi kami tidak tahu," kata Chaerani.
Hasil studi pun tidak harus dilaporkan ke PLN. Asal tahu saja, PGN sebelumnya sudah membangun FSRU di Lampung. Namun, sampai saat ini PLN dan PGN masih belum menyepakati harga sehingga FSRU Lampung belum dioperasikan.
Menurut Chaerani, persoalan ini sudah diserahkan kepada Kementerian ESDM. "PLN sudah menyampaikan harga yang bisa diterima PLN berapa, sementara PGN sudah menyampaikan biayanya dan harga yang diberikan, sedang dipelajari kementerian," kata Chaerani.
Menurut Chaerani, fasilitas FSRU Lampung ini untuk jangka panjang pasti dibutuhkan oleh PLN. Akan tetapi, ia tidak bisa menyebut angka yang diminta PLN dan diberikan PGN. "Saya kira ini confindential terkait harga ini," tutup Chaerani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
