Realisasi FLPP Masih Rendah, Target 350.000 Unit Dibayangi Risiko Eksekusi

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah masih menghadapi tantangan dari sisi realisasi di lapangan. Hingga pertengahan April 2026, penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tercatat baru mencapai 52.125 unit dari target 350.000 unit tahun ini.

Secara tahunan, capaian ini masih jauh dari target, meski pemerintah optimistis realisasi dapat dikejar hingga akhir tahun. Program ini menjadi bagian dari strategi besar penyediaan hunian melalui berbagai skema, dengan dukungan anggaran mencapai Rp 58 triliun pada 2026.

Ekonom Yusuf Rendy Manilet dari Center of Reform on Economics Indonesia (CORE) menilai, secara matematis target FLPP masih realistis, namun secara struktural masih menyimpan kerentanan.

Baca Juga: Laba Bersih Jasa Armada Indonesia (IPCM) Naik 3,03% pada Kuartal I-2026

“Saya melihat target 350.000 unit FLPP itu secara aritmatik masih dalam jangkauan, karena basis 2025 sudah di sekitar 278 ribu unit. Tapi kalau dilihat lebih dalam, pola pencapaiannya belum menunjukkan kesiapan yang benar-benar struktural,” ujarnya kepada Kontan, Senin (27/4).

Ia menilai, lonjakan realisasi selama ini cenderung terjadi di akhir tahun, sehingga lebih mencerminkan akselerasi administratif dibanding kapasitas produksi yang stabil.

“Artinya, untuk 2026, ruang kesalahannya tipis. Sedikit gangguan di sisi suplai atau pembiayaan bisa langsung menggeser capaian cukup jauh dari target,” tambahnya.

Menurut Yusuf, persoalan utama berada pada sisi eksekusi. Mulai dari perizinan yang masih berlapis, keterbatasan infrastruktur dasar, hingga kapasitas pengembang skala kecil yang terbatas, padahal menjadi tulang punggung penyediaan rumah subsidi.

Di sisi lain, kenaikan biaya konstruksi serta akses pembiayaan pengembang yang belum longgar turut memperberat realisasi di lapangan.

Terkait anggaran Rp 58 triliun, ia mengingatkan adanya potensi mismatch antara kesiapan fiskal dan kesiapan proyek.

“Kalau suplai tidak siap, akad KPR tidak terjadi, dan penyerapan anggaran tersendat. Ini klasik dalam program berbasis subsidi kredit,” jelasnya.

Selain itu, peningkatan anggaran yang signifikan juga berisiko menekan kualitas implementasi, terutama pada program berbasis swadaya seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Dari sisi struktural, Yusuf menilai backlog perumahan masih menjadi persoalan utama yang belum terselesaikan.

“Secara matematis, kita belum benar-benar mengurangi gap, hanya menahannya agar tidak melebar terlalu cepat,” katanya.

Ia juga menyoroti persoalan kualitas dan ketepatan sasaran. Rumah subsidi kerap dibangun di lokasi dengan harga lahan murah yang jauh dari pusat aktivitas ekonomi, sehingga berisiko tidak dihuni.

Di sisi lain, skema KPR subsidi dinilai lebih mudah diakses kelompok pekerja formal, sementara kelompok paling rentan justru sulit memenuhi persyaratan perbankan.

Ke depan, Yusuf menilai pemerintah perlu mulai mendorong alternatif kebijakan di luar kepemilikan rumah, seperti hunian sewa publik atau skema rent-to-own, khususnya di kawasan perkotaan dengan harga lahan tinggi.

“Pendekatan kebijakan masih sangat bertumpu pada kepemilikan rumah. Padahal untuk kota besar, model ini makin sulit dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah,” pungkasnya.

Baca Juga: Apkasindo Sebut Pabrik Sawit Tanpa Kebun Kunci Jaga Harga TBS Petani

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News