Soal Kelanjutan Insentif Pembelian Motor Listrik, Begini Kata Kemenperin

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pabrikan dan pelaku usaha di industri motor listrik menanti kelanjutan insentif dari pemerintah. Tetapi sampai saat ini pemerintah masih berkoordinasi untuk mematangkan skema dan jenis insentif yang akan diberikan.

Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Mahardi Tunggul Wicaksono mengatakan bahwa pemerintah memahami pentingnya insentif untuk memacu pembelian motor listrik. Apalagi di tengah daya beli masyarakat yang saat ini sedang tertekan.

"Bisa kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, penjualan motor listrik dengan adanya insentif mengalami kenaikan. Ini seperti trigger untuk konsumen melakukan pembelian, dengan ada insentif kan selisih harganya cukup signifikan," kata Tunggul saat ditemui di Kantor Kemenperin, Rabu (30/4).

Hanya saja, Tunggul belum bisa memastikan bagaimana skema maupun besaran insentif yang akan diberikan pemerintah pada tahun ini. Dia bilang, bentuk atau skema insentif masih dalam proses diskusi bersama Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait.

Kemenperin masih berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Kami sudah memberikan usulan, opsi-opsi konsep (mengenai skema insentif). Tapi kembali lagi, masih dalam diskusi dengan K/L terkait," imbuh Tunggul.

Jika bentuk insentif masih berupa bantuan pembelian motor listrik, Tunggul tak menampik kemungkinan adanya penyesuaian nilai bantuan. Tunggul menegaskan, kemampuan anggaran negara saat ini menjadi pertimbangan penting yang sedang dihitung oleh Kemenkeu.

"Kalau terkait berapa rupiah insentif-nya, nanti Kemenkeu yang jawab. Karena mereka yang punya hitungan, negara lagi mampu segini nih. Kalau anggaran mungkin disesuaikan," kata Tunggul.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Reza memastikan insentif untuk motor listrik akan berlanjut pada tahun ini. Hanya saja, penerbitan insentif tertunda karena pemerintah terlebih dulu fokus merespons efek kebijakan tarif resiprokal dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

"Karena proses, ada soal tarif Trump itu yang kemudian membuat kami harus mem-pending dulu sementara. Tapi itu akan lanjut," ujar Faisol di Kantor Kemenperin, Senin (28/4).

Pelaku Usaha Menanti Insentif

Dalam pemberitaan Kontan.co.id sebelumnya, Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) menagih detail skema dan realisasi insentif dari pemerintah untuk pembelian sepeda motor listrik. Pasalnya, insentif ini akan memberikan dampak signifikan terhadap tingkat penjualan.

Ketua Aismoli Budi Setiyadi mengungkapkan penjualan sepeda motor listrik melandai di awal tahun ini. Budi memberikan gambaran, tingkat penjualan motor listrik pada kuartal I-2025 baru menyentuh 20%-30% dibandingkan realisasi penjualan pada tahun lalu.

Padahal, Aismoli memprediksi penjualan motor listrik tahun ini akan melonjak signifikan, hingga bisa menembus level 200.000 unit. Melejit lebih dari 200% dibandingkan tingkat penjualan motor listrik pada 2024 yang sekitar 62.000 unit.

Menurut Budi, laju penjualan motor listrik bergerak lambat akibat insentif dari pemerintah yang masih menggantung. Pelaku usaha sepeda motor listrik pun menagih realisasi keberlanjutan insentif pada tahun ini.

"(Target penjualan 200.000 unit) itu dengan catatan ada program bantuan pembelian. Tapi sampai sekarang masih menggantung, jadi kami sulit memprediksi. Masyarakat masih wait and see," kata Budi kepada Kontan.co.id, Senin (21/4).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan memperpanjang insentif pembelian motor listrik sebesar Rp 7 juta per unit. Budi bilang, masyarakat menahan pembelian untuk menunggu realisasi kebijakan tersebut.

Aismoli pun menagih kejelasan mengenai detail skema pemberian insentif. Sebab, insentif dari pemerintah untuk pembelian sepeda motor listrik berdampak signifikan, dengan kontribusi mencapai 70%-80% dari total penjualan.

Meski, Budi memahami, dinamika ekonomi dan kemampuan anggaran pemerintah tahun ini berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Apalagi dengan adanya program yang membutuhkan dana besar seperti makan bergizi gratis, serta kebijakan efisiensi yang ditempuh pemerintah.

"Namun demikian, berapa pun besarnya (insentif), apa pun skemanya, harapan kami bisa cepat. Segera dieksekusi apa pun bentuknya. Mudah-mudahan akan ada keputusan, minimal di semester pertama, jadi masih punya waktu (untuk meningkatkan penjualan)," tandas Budi.