/2023/12/14/453593213.jpg "Tantangan Satgas Hilirisasi, Keekonomian Hingga Kesiapan Industri")
Reporter: Filemon Agung | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hilirisasi sektor pertambangan nasional masih menghadapi sejumlah tantangan mulai dari regulasi, keekonomian proyek hingga daya serap industri.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang diketuai oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Baca Juga: Prabowo Keluarkan Keppres Soal Satgas Hilirisasi, Begini Tugasnya!
Hal ini tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 tahun 2025 yang ditetapkan pada 3 Januari 2025.
Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengatakan, pihaknya menyambut baik pembentukan Satgas Hilirisasi ini. Kehadiran satgas diharapkan dapat mengatasi kendala regulasi.
"Hilirisasi itu lintas sektoral, harapannya Satgas Hilirisasi nanti dapat menyelesaikan berbagai permasalahan terkait regulasi maupun kebijakan hilirisasi," ujar Hendra kepada Kontan, Minggu (12/1).
Baca Juga: Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi, Bahlil Jadi Ketua
Hendra menjelaskan, hilirisasi berjalan cukup baik untuk beberapa komoditas mineral seperti nikel, tembaga dan timah. Salah satu sektor yang masih perlu didorong yakni komoditas bauksit.
Menurutnya, terdapat sejumlah tantangan utama dalam menjalankan hilirisasi saat ini, mulai dari keekonomian proyek, kesiapan industri menyerap hasil olahan hingga tantangan regulasi.
"Permasalahan yang menjadi pekerjaan rumah bersama ke depan tentu adalah pengembangan industrialisasi yang menyerap bahan baku hasil pengolahan/pemurnian pertambangan," jelas Hendra.
Baca Juga: Produksi Batubara Indonesia Cetak Rekor Tahun Lalu, Tembus 831 Juta Ton
Hendra melanjutkan, faktor keekonomian masih jadi kendala peningkatan nilai tambah komoditas. Untuk itu, dibutuhkan dukungan insentif fiskal dan non fiskal dalam memastikan hilirisasi berjalan lebih optimal.
"Tidak semua komoditas sama keekonomiannya. Selain itu ya kendala regulasi atau kebijakan," pungkas Hendra.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
