kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.518.000   -12.000   -0,47%
  • USD/IDR 18.252   86,00   0,47%
  • IDX 5.251   135,86   2,66%
  • KOMPAS100 678   18,59   2,82%
  • LQ45 543   16,42   3,12%
  • ISSI 168   2,84   1,72%
  • IDX30 307   9,92   3,34%
  • IDXHIDIV20 417   14,73   3,66%
  • IDX80 78   2,13   2,80%
  • IDXV30 113   2,90   2,64%
  • IDXQ30 104   3,35   3,33%

Tarif Royalti Minerba Baru Berlaku, Pengusaha Nikel Ungkap Dampaknya ke Dividen


Rabu, 16 April 2025 / 16:40 WIB
Tarif Royalti Minerba Baru Berlaku, Pengusaha Nikel Ungkap Dampaknya ke Dividen
ILUSTRASI. Djoko Widajatno. Asosiasi Penambang Nikel Indonesia menyorot perubahan tarif royalti minerba yang baru diberlakukan oleh Kementerian ESDM.


Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi memberlakukan tarif royalti baru bagi komoditas nikel melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2025 mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku di Lingkup Kementerian ESDM.

Kebijakan ini menuai sorotan dari pelaku usaha, khususnya di sektor nikel yang selama ini menjadi andalan hilirisasi mineral nasional.

Dewan Penasihat Pertambangan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Djoko Widajatno mengatakan, perubahan tarif royalti akan berdampak signifikan terhadap pembagian dividen kepada pemegang saham, terutama bagi perusahaan tambang yang sudah menjalin komitmen dengan investor asing.

"Selain pemerintah harus mempertimbangkan penerimaan negara, seharusnya juga membantu pengusaha untuk tetap bisa memberikan dividen sesuai perjanjian awal dengan investor," ujar Djoko kepada Kontan, Rabu (16/4). 

Baca Juga: Tarif Royalti Baru Berlaku 26 April, Kementerian ESDM akan Sosialisasi ke Pengusaha

Menurutnya, peningkatan tarif royalti tanpa pendekatan yang komprehensif akan memangkas margin keuntungan perusahaan. Dampaknya, perusahaan kesulitan merealisasikan pembagian dividen sesuai kesepakatan awal. 

"Akan banyak Investor mundur dari Industri nikel, karena Regulasi uncosistence. Dan tidak ada regulasi yang menjamin keberlangsungan berusaha," jelas Djoko.

APNI akan mengusulkan dialog dengan pemerintah untuk membahas kembali kenaikan royalti. Djoko menekankan pendekatan dalam penentuan tarif seharusnya dilakukan dengan dasar pemikiran yang menyeluruh, mempertimbangkan aspek fiskal negara sekaligus kelangsungan investasi.

"APNI akan mengusulkan untuk berdiskusi agar kenaikan royaltie melalui dasar pemikiran yang komprehensif," tutup Djoko.

Baca Juga: PP Aturan Tarif Baru Royalti Mineral Terbit, Daftar Baru Tarif Royalti Minerba

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×