/2025/03/10/1788877467.jpg "Terdampak Konflik Timur Tengah, Harga Bahan Baku Tekstil Naik hingga 40 Persen")
Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri tekstil dan produk tekstil kian tertekan harga bahan baku akibat konflik Timur Tengah yang mengerek harga minyak dunia hingga sekitar US$ 110 per barel.
Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta menerangkan bahwa harga paraxylene yang merupakan bahan baku utama polyester saat ini sudah berada di level US$ 1.300 per ton atau naik sekitar 40% dari 2 minggu yang lalu.
Namun Redma juga menjelaskan bahwa kenaikan harga ini belum sepenuhnya sampai ke industri hilir.
Domino effect yang disebabkan kenaikan harga bahan baku tekstil akan berimbas secara bertahap hingga 3 minggu ke depan.
“Dalam 1 minggu ke depan, kenaikan harga ini akan terdistribusi ke produsen kain dan 2 minggu berikutnya akan terdistribusi ke sektor pakaian jadi” ungkap Redma.
Redma juga menambahkan bahwa sektor retail juga akan terdapat penyesuaian harga, Ia menyebutkan kenaikan harga barang jadi retail bisa sampai dengan 10 persen.
“Diperkirakan kenaikan di sektor retail akan berada di sekitar 10%” katanya.
Dari sisi permintaan pasar, APSyFI melihat masih dalam level yang stabil dengan kecenderungan permintaan meningkat karena kenaikan harga bahan baku impor juga jadi lebih tinggi dari produk lokal.
“Hingga saat ini bahan baku baik untuk polyester maupun rayon yang diproduksi di dalam negeri belum ada kendala, barangnya ada, hanya harganya yang tinggi” jelasnya. Namun demikian secara keseluruhan tingkat utilisasi nasional produsen polyester masih dibawah 40% dan utilisasi produsen rayon sekitar 70%. “Belum bisa jalan full karena yang sudah berhenti tidak mau jalan lagi selama pemerintah membiarkan praktik unfair terus terjadi di pasar domestik” jelas Redma.
Baca Juga: API Buka Peluang Kolaborasi Teknologi Mesin Tekstil dengan India untuk Hemat Energi
“Jadi saat ini para produsen yang masih jalan hanya melayani konsumen loyal saja, mereka yang biasa menggunakan bahan baku impor tidak diprioritaskan” tambahnya.
Deindustrialisasi Dini Tanpa Visi Industri
Di lain pihak, Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Rayon Tekstil (KAHMI Tekstil) menyampaikan bahwa tutupnya puluhan pabrik dalam 3 tahun terakhir menandakan terjadinya deindustrialisasi karena kegagalan pemerintah dalam menjaga ekosistem industri TPT nasional terutama dalam menjaga pasar domestik.
Direktur Eksekutif KAHMI Tekstil, Agus Riyanto mengatakan bahwa dalam 5 tahun terakhir berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) secara agregat kenaikan impor produk benang mencapai 84% dan kain 50%.
Ia menyebutkan bahwa banjir impor tersebut menjadi penyebab deindustrialisasi di sektor industri ini.
Baca Juga: Pengusaha Tekstil: Konflik Timur Tengah Kerek Harga Bahan Baku Polyester hingga 15%
“Dan ini yang menjadi biang kerok terjadinya deindustrialisasi, padahal izin impornya sebagian besar ada di tangan pemerintah, di sini sudah jelas bahwa program substitusi impor yang digembar-gemborkan sudah gagal total. Pasar kita dikuasai barang impor, mafianya main mata dengan regulator, bukan rahasia lagi” ungkap Agus.
Pihaknya menganalisis bahwa tanpa ada kondisi konflik geopolitik pun industri tekstil memang sudah salah urus sejak awal, di mana pemerintah memprioritaskan bahan baku impor dan menutup mata akan banyaknya produsen serupa yang gulung tikar.
“Kan jadi pertanyaan mendasar mengapa jumlah impor produknya terus meningkat tapi pabrik lokal tutup satuper satu. Maka wajar jika publik menduga adanya keterlibatan beberapa oknum pejabat pemerintah yang menjaga kepentingan kelompok importir” tutur Agus.
Baca Juga: Harga Bahan Baku Melonjak, Industri Tekstil Terancam Efek Domino
Lebih lanjut Agus menerangkan bahwa kondisi serupa juga dialami oleh sektor-sektor industri lainnya.
Pihaknya juga menyesalkan sikap Kementerian teknis yang membidangi industri yang menutupi kegagalan di sektor tersebut.
“Visi industri kita tidak ada, kita menyaksikan bahwa kegagalan industri ini bukan hanya terjadi di sektor TPT saja, meski Kemenperin mengklaim keberhasilan pertumbuhan industri manufaktur, namun angka kontribusi ekonominya tahun masih sekitar 18%, jauh dari target Presiden Prabowo 20,8%” jelas Agus.
Akhirnya KAHMI Tekstil meminta agar Presiden Prabowo secara tegas membersihkan oknum pejabat di Kementerian karena sudah jelas para menteri tidak mampu membersihkan institusinya.
Agus menutup pernyataannya bahwa hal itu untuk menyelamatkan industri manufaktur nasional yang selama ini menjadi penyangga perekonomian negara dari jeratan deindustrialisi.
Baca Juga: Efek Konflik Timur Tengah, Pengusaha Tekstil Pilih Sikap Waspada di Kuartal II-2026
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
