Transisi Energi Dipercepat, B50 dan PLTN Jadi Andalan Ketahanan Energi 2026

Reporter: Leni Wandira | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional pada 2026 melalui percepatan implementasi biodiesel 50% (B50) serta pematangan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). 

Kebijakan ini dinilai krusial untuk merespons ketidakpastian geopolitik global, fluktuasi harga energi, serta kebutuhan pasokan listrik jangka panjang yang andal.

Sepanjang 2025, transisi energi menjadi agenda utama pemerintah. Penerapan biodiesel 40% (B40) sejak awal tahun disebut sebagai tonggak penting dalam menekan ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil. 

Ke depan, pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan guna menjaga stabilitas pasokan listrik sekaligus mengurangi tekanan terhadap neraca perdagangan.

Baca Juga: Kejar Target Emisi, PLTN Disebut Paling Masuk Akal Gantikan Batu Bara

Ketua Umum Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), Dr. Filda C. Yusgiantoro, menilai tantangan sektor energi kini semakin kompleks dan melampaui isu pasokan dan harga semata.

“Tantangan energi tidak hanya terkait pasokan dan harga, tetapi juga menyangkut keberlanjutan, keamanan nasional, dan daya saing ekonomi Indonesia ke depan,” ujarnya dalam forum Kaleidoskop Energi: Refleksi Isu Energi 2025 dan Outlook 2026 yang digelar PYC bersama Dewan Energi Nasional (DEN) di Jakarta, Selasa (13/1).

Dari sisi kebijakan, Sekretaris Jenderal DEN, Dadan Kusdiana, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menjaga ketahanan energi di tengah ketidakpastian global. Menurutnya, keberhasilan implementasi B40 menjadi fondasi kuat untuk melangkah ke tahap lanjutan transisi energi, termasuk menuju B50.

Selain biodiesel, pemerintah mulai memosisikan PLTN sebagai bagian dari solusi jangka panjang sistem kelistrikan nasional. PLTN diproyeksikan berperan sebagai pembangkit beban dasar (base load) yang stabil dan rendah emisi, sekaligus penyeimbang bagi sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) lain yang masih bersifat intermiten.

Baca Juga: Dorong Transisi Energi Hijau, PLN IP Luncurkan 7 Program Energi Terintegrasi

“PLTN hadir sebagai solusi pembangkit listrik yang stabil dan bersih yang dapat menjadi *base load* untuk menjaga pasokan listrik tetap aman,” ujar Dadan.

Untuk mendukung rencana tersebut, pemerintah telah merampungkan pembahasan struktur *Nuclear Energy Program Implementation Organization* (NEPIO) guna memastikan aspek keselamatan dan tata kelola. Peraturan Presiden terkait pembentukan lembaga ini telah diajukan untuk proses pengesahan.

Dalam Outlook Energi Nasional 2026, DEN menegaskan fokus transisi energi akan diarahkan pada penguatan infrastruktur, konsistensi implementasi kebijakan bauran energi, serta penguatan diplomasi energi.

Langkah ini diharapkan dapat mendukung target pembangunan berkelanjutan sekaligus meningkatkan kemandirian energi berbasis sumber daya domestik.

Diskusi forum juga menyoroti keterkaitan erat antara isu energi dengan agenda pembangunan nasional, hilirisasi industri, serta diplomasi internasional. 

Baca Juga: Thorcon Persiapkan Izin Tapak untuk PLTN di Pulau Kelasa, Bangka Belitung

Perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Luar Negeri, dan Pertamina Energy Institute sepakat bahwa transformasi sektor energi akan menjadi penentu utama daya saing ekonomi Indonesia dalam jangka menengah hingga panjang.

Melalui refleksi isu energi 2025 dan proyeksi 2026, PYC menilai arah kebijakan energi nasional semakin mengerucut pada penguatan kemandirian, pemanfaatan teknologi, serta optimalisasi potensi sumber daya lokal. Strategi ini diharapkan mampu menjaga ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selanjutnya: Reli Wall Street Berakhir, Saham Visa dan Mastercard Terpukul Keras

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News