Reporter: Ratih Waseso | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menilai lockdown akhir pekan atau lockdown parsial dinilai tidak efektif dalam menekan penyebaran virus SARS Cov2 (Covid-19).
Hal tersebut berkaca dari pelaksanaan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang juga kurang efektif dalam menekan laju penyebaran Covid-19.
"Jadi kalau lockdown akhir pekan itu namanya lockdown parsial sementara PPKM saja sudah tidak memberi dampak atau kurang berhasil apalagi lockdown parsial logikanya gitu," kata Ketua Umum Aprindo Roy N. Mandey saat dihubungi Kontan.co.id pada Rabu (3/2).
Aprindo juga melihatnya lockdown akhir pekan bukan menjadi jalan keluar. Roy menegaskan justru penerapan protokol kesehatan yang dapat menekan penyebaran covid-19 itu sendiri.
Baca Juga: Soal lockdown akhir pekan, ahli epidemiologi UI: Tidak efektif
Maka saat ini yang perlu jadi perhatian dari Pemerintah ialah bagaimana penerapan protokol kesehatan bisa dilakukan masyarakat secara disiplin.
Membangkitkan kesadaran masyarakat untuk saling mengingatkan dan menegur satu sama lain dalam penerapan protokol kesehatan juga perlu dilakukan.
"Penerapan protokol kesehatan juga dibenarkan oleh berbagai pendapat epidemiolog dan pakar akan bisa menahan penyebaran yang signifikan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, jaga kesehatan," imbuhnya.
Selain itu, Aprindo juga berharap jika dimungkinkan adanya penarikan kewenangan upaya penekanan penyebaran covid-19 ke pemerintah pusat. Roy menilai meski adanya PPKM masih ada daerah yang tidak seragam dalam mengatur pembatasan kegiatan masyarakat.
"Kita sudah apreasiasi PPKM sampai jam 8 malam mengatur tutup. Tapi ada beberapa daerah yang masih tetap jam 7. Kemudian paling membuat kita bingung dan membuat kita tidak habis memikirkannya ketika ada satu daerah yang wali kotanya membatasi sampai jam 7 untuk ritel modern, tapi pusat hiburan, karaoke itu bisa buka sampai jam 10 malam," keluh Roy.
Alhasil Roy menyebut, jika dimungkinkan bisa ada satu upaya dalam penanganan Covid-19 ini kewenangan dapat ditarik ke pusat. Hal itu tak lain agar ada keseragaman dari semua daerah.
Dengan adanya satu komando Roy berharap tidak akan ada munculnya multi tafsir, multi implementasi bahkan coba-coba aturan.
Baca Juga: Wacana lockdown akhir pekan, Hipmi minta pemerintah konsisten terapkan aturan
"Usulannya kami kesadaran protokol kesehatan ditingkatkan, dan untuk pandemi yang masih melekat ini wewenang otonomi daerah itu dikembalikan dulu ke pusat untuk sementara, untuk masalah kendali penanggulangan pandemi ini," ungkapnya.
Adapun jika lockdown parsial atau akhir pekan diterapkan, Roy menilai harus ada kajian yang mendalam di sana. Dimana lockdown akhir pekan membuat masyarakat selama dua hingga tiga hari tidak keluar rumah. Maka perlu dipikirkan bagaimana pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat.
"Harus dikaji mendalam dengan kata lain kondisi ini kurang efektif untuk menurunkan angka penyebaran virus Covid-19, kalau setiap akhir pekan saja kemudian hari lain tetap bergerak ya nggak akan berubah," ujarnya.
Pun demikian jika akan diputuskan lockdown total, Aprindo menilai perlu ada kajian dan perhitungan mendalam. Pemerintah juga perlu menjamin bagaimana pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Demikian juga bagi pelaku usaha perlu adanya bantuan pembiayaan untuk dapat melanjutkan usahanya, jika adanya lockdown total. Dimana jika pelaku usaha terpaksa menutup usahanya justru akan mengantarkan kondisi perekonomian semakin tidak membaik.
"Baik parsial dan total itu harus matang-matang diperhitungkan kalau yang parsial ini udah jelas kurang efektif jadi harus mendalam lagi tapi kalau lockdown total itu harus benar-benar diperhitungkan. Karena itu kan akan menghentikan semua kegiatan masyarakat dan kegiatan pelaku usaha dan akan cenderung kepada suasana yang tidak lebih baik dari situasi sekarang," tegas Roy.
Baca Juga: Soal opsi lockdown akhir pekan di DKI Jakarta, ini kata APPBI
Kembali dijelaskan Roy dua harapan pelaku usaha ialah pertama pendisplinan kembali penerapan protokol kesehatan. Kedua, jika dimungkinkan penarikan otoritas daerah ke pusat untuk menyeragamkan langkah pencegahan penambahan kasus positif Covid-19.
Adapun pertumbuhan sektor ritel yang terdampak pandemi sendiri pada akhir tahun lalu terkontraksi -1% hingga -1,5%. Meski masih ada di angka minus, namun Roy menyebut ada pergerakan dari awalnya -20% di awal pandemi menjadi -1% hingga -1,5%.
"Kalau 2019 sekitar 7,8% sampai 8%. Kemudian April-Mei itu mall dan ritel tutup itu kan kita -20%. Nah kemudian membaik karena PSBB transisi ada bansos terus ada bantuan tunai atau banpres produktif itu kita akhir tahun -1% sampai -1,5%, ada pertumbuhan tapi masih minus," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
