Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Anna Suci Perwitasari
Oleh sebab itu, sambungnya, pemerintah melakukan restrukturisasi dan refocusing program EBT, termasuk di dalamnya membuat kebijakan yang lebih menarik bagi investasi dan pengembangan listrik EBT. Sehingga bisa semakin kompetitif untuk bersaing dengan energi fosil.
Sutijastoto pun menyoroti Perpres yang saat ini sedang disusun. Menurutnya, beleid tersebut akan mengatur mengenai skema harga listrik EBT dan insentif yang dibutuhkan agar setrum dari energi hijau bisa semakin bertumbuh.
"Dulu harga EBT hanya Permen (Peraturan Menteri ESDM), sekarang diangkat ke Perpres," sambung toto, sapaan akrabnya.
Baca Juga: Skema cost reimbursment disiapkan untuk panas bumi, bisa kurangi risiko eksplorasi
Toto membeberkan tujuh alasan mengapa Perpres harga listrik EBT ini penting dan urgen. Pertama, terkait dengan optimalisasi potensi listrik EBT dan juga gap (selisih) untuk mencapai target bauran EBT 23% pada tahun 2025. Dengan adanya Perpres ini, pengembangan EBT diharapkan lebih ter akselerasi.
Kedua, Perpres EBT ini dinilai penting untuk menciptakan nilai-nilai ekonomi baru. Beleid ini diklaim bakal mendorong pasar dan pengusahaan EBT di dalam negeri, sehingga bisa mendongkrak investasi di level daerah maupun nasional.
Toto memberikan gambaran, industri atau pabrikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di dalam negeri masih berupa solar panel dengan kapasitas 40 MW-50 MW, paling besar mencapai 100 MW. Harga pun masih mahal sekitar US$ 1 per wattpeak (wp). Padahal, China sudah memiliki kapasitas pabrik mencapai 500 MW- 1.000 MW dengan harga listrik dari energi surya yang murah hanya sekitar US$ 20 sen - US$ 30 sen per wp.
Menurut Toto, penting untuk menumbuhkan pasar dan perusahaan EBT di dalam negeri. Dengan pasar dan industri dalam negeri yang semakin besar, harga pun akan semakin murah. "Dengan Perpres ini market bisa berkembang. Perpres ini sangat urgen, karena pasar EBT di Indonesia masih sangat kecil, sehingga belum masuk keekonomian nya," sebut Toto.
