Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) memperkirakan tingkat penetrasi internet di Indonesia terus meningkat dan telah menembus angka 80% dari total populasi nasional.
Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengatakan, level kenaikan penetrasi pengguna internet di Indonesia sudah tidak lagi signifikan.
Sebagai perbandingan, Survei APJII 2024 mencatat bahwa jumlah pengguna internet mencapai 221,56 juta dari total populasi 278,69 juta jiwa penduduk Indonesia pada tahun 2023.
Baca Juga: Mengembangkan Ekosistem Digital, Begini Langkah Pandi, APJII dan ATSI
Dus, tingkat penetrasi internet di Indoensia berada di level 79,5%, atau mengalami kenaikan 1,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Arif bilang, pihaknya belum merilis secara resmi Survei APJII 2025.
Tapi, Arif memberikan gambaran penetrasi pengguna internet diperkirakan naik ke level 80%-81%. "Ada sedikit keterlambatan (rilis Survei APJII 2025), kami harap dapat rilis paling lambat Juni. Tapi saya rasa pertumbuhan tidak terlalu signifikan, perkiraan kami menembus 80%-81%," kata Arif dalam Indonesia Digital Forum (IDF) 2025, Kamis (15/5).
Seiring penetrasi pengguna yang terus meningkat, pelaku usaha di bidang jasa internet dan infrastruktur digital pun terus menanjak. Tergambar dari keanggotaan APJII yang sudah mencapai 1.290 anggota.
Menurut Arif, jumlah itu akan terus bertambah. Pasalnya, saat ini sudah ada antrean izin sekitar 500 penyelenggara jasa di Kementerian Komunikasi dan Digital (KemenKomdigi).
Arif menyarankan ada moratorium terlebih dulu. Sebab, peningkatan jumlah penyelenggara jasa internet dan infrastruktur digital perlu dibarengi dengan regulasi dan penataan ekosistem yang lebih baik. Arif pun mendesak adanya roadmap industri digital Indonesia.
Baca Juga: Nilai Ekonomi Digital Indonesia Berpotensi Tembus US$ 130 Miliar pada 2025
"Sebenarnya sudah lama diskusi (untuk menyusun roadmap industri digital), cuman belum ketemu. Harus didiskusikan dengan seluruh stakeholders, bukan hanya di pemerintah, tapi juga dengan swasta. Perlu tata ulang, arahnya mau ke mana?" ujar Arif.
Roadmap industri digital ini juga penting untuk mempercepat pemerataan akses dan peningkatan kualitas infrastruktur digital di Indonesia. Arif memberikan gambaran, dari 1.290 anggota APJII, mayoritas hanya terkonsentrasi di 18 kota.
Alhasil, pembangunan infrastruktur digital di Indonesia belum merata dan lebih cenderung menumpuk di kota-kota besar. "Kalau lihat di jalanan, ada kesemrawutan infrastruktur. Ini karena kita nggak punya roadmap. Bergerak cepat, tapi kalau nggak diatur, kesemrawutan ini ujungnya bisa kesia-siaan investasi," ungkap Arif.
Masih di agenda IDF 2025, Staf Ahli Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya Kemenkomdigi, Raden Wijaya Kusumawardhana menyampaikan bahwa pemerintah siap menampung masukan dari para pelaku industri. Raden bilang, saat ini Kemenkomdigi masih menyusun rencana strategis (renstra) untuk lima tahun ke depan.
Baca Juga: Penerimaan Pajak Ekonomi Digital Terkini Capai Rp 34,9 Triliun Per Maret 2025
Roadmap industri digital pun akan sejalan dengan renstra Komdigi tersebut. "Kami harapkan pada tahun ini sudah bisa terbit (roadmap industri digital) karena seiring dengan penyusunan rencana strategis Komdigi," kata Raden.
Selanjutnya: Waspada Cicak Pembawa Penyakit, Ini 5 Cara Mudah Mengusirnya dari Rumah
Menarik Dibaca: Makassar Open Tournament Domino 2025 Bangun Sinergi Antar Tim
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Intensive Workshop] AI-Driven Financial Analysis](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_05052510573600.jpg)
