Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Handoyo .
"Jadi ini bukan hanya pada tingkat bagaimana pelaku usaha belanja kebutuhan, tetapi juga memastikan bahwa barang tersebut sampai kepada konsumen dengan harga yang relatif wajar, ini yang lebih penting," paparnya.
Baca Juga: Aprindo: Virus corona menggerus sektor mulai hulu hingga hilir
Di dalam pelaksanaannya, YLKI mengimbau agar Satgas Pangan Polri dapat melibatkan peran masyarakat juga. Salah satu cara yang disarankan adalah dengan membuka akses poin pengaduan.
Apabila diperlukan, Agus mengatakan pemerintah bisa saja membuka semacam operasi pasar agar masyarakat dapat terjamin dan mendapatkan pasokan pangan. Namun dengan catatan, operasi pasar ini dilakukan merujuk pada kemampuan masyarakat dalam mengakses bahan pangan, bukan besaran kebutuhan yang direkomendasikan oleh pemerintah.
"Jadi ukurannya bukan jumlah barangnya, tetapi sampai sejauh mana masyarakat bisa mengakses barang tersebut," kata Agus.
Sejalan dengan Agus, Dewan Penasehat Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) Tutum Rahanta mengatakan, imbauan yang dilakukan oleh Satgas Pangan Polri merupakan hal yang sangat baik. "Pembatasan ini perlu dilakukan agar masyarakat bisa berbagi dengan sesama konsumen, serta kami sebagai pelaku usaha juga tidak perlu selisih paham dengan pembeli," kata Tutum.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
