Asaki: Pasokan Gas Hingga Serbuan Impor Menekan Industri Keramik pada Awal 2026

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri keramik nasional kembali menghadapi tekanan pada awal tahun 2026. Padahal pada tahun 2025, industri keramik mencetak pertumbuhan kinerja.

Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menyoroti sederet tantangan, terutama soal pasokan dan harga gas industri serta ancaman dari serbuan produk impor yang kembali menekan produsen lokal.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto menyoroti gangguan pasokan gas industri pada awal tahun 2026 yang terjadi di wilayah Jawa bagian Barat dan Jawa bagian Timur. “Gangguan suplai gas ini berdampak langsung terhadap operasional pabrik dan produktivitas industri,” kata Edy kepada Kontan.co.id, Selasa (24/3/2026).

Baca Juga: BPH Migas Pastikan Stok BBM Aman Selama Lebaran 2026

Akibat gangguan pasokan gas pada Januari 2026 tersebut, Edy mengatakan bahwa sejumlah industri keramik di Jawa Timur terpaksa menghentikan operasional produksi sekitar satu minggu. Selain gangguan pasokan, Asaki mencatat ada penurunan Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) serta kenaikan harga surcharge gas.

Edy menggambarkan, rata-rata AGIT di Jawa Barat sepanjang 2025 berada di level 67%, turun dari tahun 2024 yang mencapai sekitar 79%. Penurunan kembali terjadi pada awal tahun 2026, dengan rata-rata AGIT pada Februari 2026 hanya mencapai sekitar 49%.

Kondisi serupa terjadi di Jawa Timur, dengan rata-rata AGIT hanya sekitar 51% pada Februari 2026. Penurunan ini berdampak langsung terhadap lonjakan harga gas ke level US$ 10 – US$ 10,5 per million british thermal unit (MMBTU) di Jawa Barat dan sekitar US$ 8 per MMBTU di Jawa Timur.

Menurut Edy, kondisi suplai gas dengan penerapan AGIT 50% - 55% tidak sesuai dengan tujuan awal dari kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). "Harga gas aktual yang dibayar oleh industri penerima berada di US$ 10 - US$ 10,5 per MMBTU. Ini berarti industri harus membayar 40% lebih tinggi dari HGBT US$ 7 per MMBTU yang tercantum di dalam Kepmen ESDM No.76K/2025," ungkap Eddy.

Akibatnya, porsi biaya energi dalam struktur biaya produksi industri keramik melonjak menjadi 33% – 35%. Sebagai perbandingan, saat kebijakan HGBT mulai diterapkan pada tahun 2021, pelaku industri keramik bisa menekan biaya energi di level 25% – 27%.

Asaki pun mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis. Salah satunya dengan menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) gas bumi serta mengurangi porsi ekspor gas demi menjaga ketahanan energi nasional.

Asaki meminta DMO gas bumi diprioritaskan untuk industri manufaktur nasional. “Gas bumi seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan industri dalam negeri yang memiliki multiplier effect besar, seperti penyerapan tenaga kerja dan mendorong investasi baru,” ungkap Edy.

Baca Juga: Tiket Kereta Api Arus Balik Lebaran 2026 Ludes 93%, Okupansi Tembus 150%

Edy menegaskan, kepastian pasokan dan harga gas yang terjangkau menjadi faktor krusial bagi daya saing industri keramik nasional. Apalagi, serbuan produk impor terutama dari China dan India kembali menghantui produsen lokal. 

Edy pun mengaitkan persoalan ini dengan dampak yang bergulir dari gejolak di Timur Tengah, imbas konflik Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Asaki menyoroti potensi pengalihan ekspor keramik dari China dan India ke Indonesia akibat terganggunya pasar utama kedua negara tersebut di kawasan Timur Tengah.

Edy mengingatkan bahwa kondisi ini bisa membahayakan industri keramik nasional, mengingat industri keramik di China dan India tengah mengalami oversupply dan overcapacity. Terlebih, produk impor dari dua negara tersebut lebih kompetitif karena biaya produksi yang lebih rendah. Sementara industri keramik dalam negeri justru tengah dibebani kenaikan biaya energi.

"Kenaikan komponen biaya energi dari 27% ke 35% menggerus daya saing industri keramik nasional. Di satu sisi, ancaman pengalihan pasar ekspor keramik China dan India ke Indonesia dari pasar utama mereka di Amerika dan Timur Tengah. Apalagi China dan India mengalami kondisi oversupply dan overcapacity, sehingga ancaman gempuran impor yang disertai unfairtrade harus menjadi alarm," tegas Edy.

Selain itu, Edy menambahkan bahwa pelaku industri keramik nasional juga dibayangi tekanan dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Pasalnya, pembayaran gas ke pemasok utama, yakni PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menggunakan kurs dolar AS,  sehingga situasi saat ini meningkatkan beban biaya produksi.

Kombinasi dari berbagai faktor tersebut telah berdampak terhadap kinerja industri, termasuk tingkat pemanfaatan kapasitas produksi (utilisasi) keramik nasional pada awal tahun ini. Asaki mencatat rata-rata utilisasi produksi keramik nasional hingga menjelang akhir kuartal I-2026 berada di bawah ekspektasi.

Edy mengungkapkan, rata-rata tingkat utilisasi produksi hanya mencapai sekitar 70% – 72%. Level tersebut masih di bawah target Asaki dengan rata-rata tingkat utilisasi sebesar 80% pada 2026. Rata-rata utilisasi pada awal tahun ini juga sedikit lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2025 yang mencapai 73%.

Baca Juga: Asosiasi Pengemudi Ojol Dorong Pengalihan Subsidi BBM ke Sepeda Motor Listrik

Sebelumnya, Asaki telah menyusun outlook dan peta jalan (roadmap) pengembangan industri keramik nasional dengan pendekatan yang optimitis. Asaki menargetkan utilisasi produksi keramik nasional bakal terus naik dari 73% pada 2025, mendaki ke level 80% pada tahun ini.

Sedangkan pada tahun depan, Asaki membidik utilisasi produksi keramik bisa naik menjadi 85%. "Setelah itu, 2028 seterusnya, kami memberanikan diri untuk set (target utilisasi) di atas 90%," kata Edy pada agenda pelantikan Dewan Pengurus Asaki Periode 2026 - 2029 di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pada 3 Februari 2026.

Tak hanya utilisasi, kapasitas produksi industri keramik pun bakal naik. Edy membeberkan bahwa kapasitas produksi industri keramik nasional tahun lalu berada di level 650 juta meter². Kapasitas terpasang akan bertambah sekitar 4% menjadi 672 juta meter² pada tahun ini.

"Dua tahun ke depan, paling lambat 2028 ada tambahan lagi sehingga mencapai 701 juta meter². Nah, ini semakin mengokohkan industri keramik (Indonesia) pada lima besar dunia," sebut Edy.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa industri keramik bersifat siklikal. Kinerjanya akan sangat dipengaruhi oleh dinamika pertumbuhan makro ekonomi, terutama dari sisi aktivitas pembangunan di sektor properti dan konstruksi.

Berdasarkan data Kemenperin, saat ini Indonesia memiliki 36 perusahaan keramik dengan total kapasitas terpasang sebesar 650 juta m². Indonesia merupakan negara produsen keramik terbesar kelima di dunia. Adapun, empat produsen keramik terbesar adalah China, India, Brazil dan Vietnam.

Saat ini, rata-rata konsumsi keramik di Indonesia baru sekitar 2,5 m² per kapita. Masih di bawah rata-rata regional Asia Tenggara dengan konsumsi keramik 3 - 3,5 m² per kapita, maupun negara produsen utama seperti China yang mencapai 4 m² per kapita.

Menurut Agus, data tersebut menunjukkan potensi pasar domestik masih sangat besar untuk dapat dikembangkan, sekaligus menjadi peluang ekspansi bagi industri keramik. "Kami juga optimis bahwa dengan kinerja yang terus meningkat dengan baik, misi kita untuk menjadikan sektor keramik naik tingkat ke posisi keempat dunia bisa segera tercapai," ungkap Agus.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News