Reporter: Sandy Baskoro, Adinda Ade Mustami, Adisti Dini Indreswari, Merlinda Riska, Cindy Silviana Sukma, Tendi Mahadi | Editor: Sandy Baskoro
JAKARTA. Hari ini (3/6), aktivitas di beberapa pelabuhan di Indonesia berpotensi lumpuh. Sejak pekan lalu, sejumlah asosiasi yang selama ini menjalankan bisnisnya di pelabuhan menyatakan bakal mogok massal Senin ini.
Beberapa pengusaha yang bakal menghentikan kegiatan bisnisnya antara lain Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Asosiasi Pengusaha Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel), serta Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI).
Ketua Angsuspel Tanjung Priok, Gemilang Tarigan, menyatakan mulai pukul 06:00 WIB hari ini, anggota Angsuspel di sedikitnya lima pelabuhan seperti Jakarta, Semarang, Cirebon, Lampung, dan Dumai, bakal tidak beroperasi hingga waktu yang belum ditentukan. Di Tanjung Priok saja, Angsuspel membawahi sekitar 18.000 unit truk.
Wakil Ketua ALFI, Mahendra Rianto, bilang, bisnis logistik dan forwarding otomatis akan berhenti operasi apabila tidak ada aktivitas bongkar muat di pelabuhan. "Kami mendukung aksi ini. Sampai sekarang (tadi malam), keputusan stop operasi belum berubah," ungkap dia kepada KONTAN.
Tuntutan para pengusaha mengerucut ke satu isu: menuntut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pelabuhan, yakni Pelindo I hingga Pelindo IV, tidak memonopoli usaha jasa pelabuhan. "Pelindo sebaiknya fokus pada pelayanan operator pelabuhan, jangan ikut-ikutan berbisnis, khususnya di bidang angkutan pelabuhan," ujar Gemilang.
Tapi, manajemen Pelindo menyangkal akan ada aksi mogok. RJ Lino, Direktur Utama Pelindo II, menjamin, kalau ada pengusaha bongkar muat mogok, Pelindo akan mengambil alih kegiatan itu. "Aktivitas bongkar muat tidak boleh terganggu," ungkapnya. Pelindo juga menyiapkan lapangan untuk menampung kontainer yang tak terangkut.
Terlepas dari jadi tidaknya aksi mogok ini, kisruh pengelolaan jasa pelabuhan berefek ke bisnis lain, seperti tekstil, elektronik, dan komponen otomotif. Ketua Gabungan Pengusaha Elektronik, Ali Soebroto bilang, aksi mogok akan menghambat ekspor elektronik. Produsen terpaksa menjadwal ulang pengiriman barang. "Soal potensi kerugiannya tergantung lama tidaknya mogok," ungkap dia.
Achmad Ridwan Tento, Sekretaris Jenderal Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) memilih menunggu sampai suasana kondusif untuk menurunkan barang. Tapi, keputusan ini berisiko. Sebab, lantaran proses bongkar muat melebihi batas waktu, importir harus menanggung biaya demurrage senilai US$ 75 per kontainer. Imbasnya, biaya impor barang ikut naik, harga jual juga terkerek. "Itu sudah pasti," tandas Achmad.
Aksi mogok ini juga merepotkan PT Astra Honda Motor (AHM). Tiap hari, AHM mengirim 5.000 unit-6.000 unit motor ke luar Jawa, seperti Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Sumatra bagian Utara dan mendatangkan 3.500 unit- 5.000 unit motor utuh dari negara lain. "Distribusi keluar Pulau Jawa dan masuknya motor CBU akan terhambat," ujar Thomas Wijaya, Deputy Sales Division AHM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
