/2025/06/05/748293317.jpg "Bos Freeport Indonesia Ungkap Potensi Divestasi Saham 10% pada 2041")
Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI), Tony Wenas mengatakan target penambahan saham pemerintah Indonesia terhadap PTFI masih berada dalam tahap diskusi.
Asal tahu saja, saat ini Indonesia memiliki saham 51,23 persen atas Freeport Indonesia melalui holding pertambangan MIND ID, dengan sisanya, sebesar 48,77% dipegang oleh Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX) melalui Izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia saat ini berlaku hingga tahun 2041.
"Salah satu pemikirannya adalah bagaimana kalau seandainya di tahun 2041 ditambah lagi sahamnya 10%, itu still under discussion, mudah-mudahan bisa tercapai kesepakatan," ungkap Tony dalam agenda Indonesia Summit 2025 yang berlangsung di The Tribrata, Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Baca Juga: Laba Bersih Freeport (PTFI) Tergerus 18,4% pada Semester I-2025
Tony menambahkan, diskusi penambahan saham Indonesia terhadap PTFI didasari oleh masih banyaknya sumber daya dari tambang-tambang mereka, di Grasberg, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
"Memang 51,2% sudah dimiliki oleh Indonesia dan itu berlaku sampai dengan 2041. Dan kami memang berpikir atau diskusi sama pemerintah untuk kan ada lagi sumber daya di bawahnya (tambang), kan sayang kalau gak di-develop," ungkapnya.
Menurut Tony, jika penambahan saham tidak terjadi dan sumber daya pada tambang tidak maksimal diserap maka akan berpotensi pada kehilangan potensi penerimaan negara sekitar US$ 4 miliar setiap tahunnya.
Baca Juga: Freeport Tawarkan 100.000 Ton Konsentrat Tembaga ke Pasar Spot, Ada Apa?
"Kalau gak di-develop berarti kontribusi kami kepada pemerintah yang sekitar US$ 4 miliar per tahun itu berhenti, kontribusi kepada daerah sekitar US$ 700 juta per tahun juga berhenti, employment 30 ribu berhenti, semuanya berhenti," jelas dia.
Adapun, Tony menyebut akan lebih banyak manfaat yang dirasakan jika kepemilikan saham sebesar 10% itu berhasil dilakukan.
"Kalau kemudian bisa dilakukan lebih lanjut lagi sampai 2061 atau bahkan lebih, maka manfaat-manfaat ekonomi itu akan terus berlanjut," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
