Reporter: Leni Wandira | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Utama PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR), Bani Maulana Mulia, berharap pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran serius memajukan industri pelayaran Indonesia.
Salah satu caranya adalah dengan menyiapkan RI sebagai pemilik flag of convenience (FOC) agar kapal berbendera asing dapat berlabuh di perairan Tanah Air.
"Saya berharap bahwa nantinya pemerintahan baru dapat melakukan berbagai perbaikan untuk menjadikan Indonesia sebagai FOC," ujar Bani saat ditemui usai rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) perseroan pada Rabu (26/6).
Ia meyakini bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maritim dunia. Menurutnya, pasar industri pelayaran sangat potensial namun masih kurang dimanfaatkan oleh pemerintah.
Baca Juga: Tambah 8 Kapal, Samudera Indonesia (SMDR) Sudah Serap Capex US$ 80 Juta di Kuartal I
"Saya yakin, mengapa Indonesia tidak bisa menjadi FOC? Saat ini Indonesia tidak termasuk dalam flag of convenience dunia. Flag of convenience adalah dalam pendaftaran kapal. Bahkan mungkin bisa dikatakan flag of inconvenience," ungkapnya.
"Karena jelas, semua perusahaan pelayaran global mencari bendera yang lebih nyaman bagi mereka untuk mendaftar. Dan negara-negara dengan flag of inconvenience adalah negara-negara kecil yang tidak memiliki banyak fasilitas. Contohnya seperti pulau-pulau kecil seperti Bahamas atau lainnya," sambungnya.
Ia juga menyatakan bahwa jika pemerintah mempermudah dan memberikan insentif pajak bagi kapal-kapal asing yang ingin berlabuh di pelabuhan Indonesia, maka Indonesia berpotensi menjadi negara maritim yang besar.
"Kita ingin menjadi pusat maritim. Jika ingin menjadi pusat maritim, seharusnya orang-orang mau mendaftarkan kapalnya di sini. Jika kapal-kapal didaftarkan di sini, maka Indonesia akan menjadi home base bagi mereka. Mereka akan terdaftar di sini dan membayar pajak yang relatif kecil. Bahkan, jika ada pajak, biasanya akan dipermudah," jelasnya.
Jika Indonesia menjadi pusat maritim, pergerakan barang dan masyarakat antar pulau akan menjadi lebih efisien.
"Jika pasar domestik dilayani dengan ketersediaan kapal yang banyak dan bervariasi modelnya, maka pergerakan barang dan orang antar pulau di Indonesia akan lebih efisien," kata Bani.
Bani menambahkan, jika pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan yang sangat ramah bagi industri pelayaran, sangat mungkin kapal-kapal dari berbagai negara akan didaftarkan di Indonesia.
"Dampaknya, biaya logistik bisa turun jika pasar kita sudah mampu bersaing dengan kapal-kapal asing," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
