kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.965.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.830   0,00   0,00%
  • IDX 6.438   38,22   0,60%
  • KOMPAS100 926   8,20   0,89%
  • LQ45 723   5,45   0,76%
  • ISSI 205   2,17   1,07%
  • IDX30 376   1,61   0,43%
  • IDXHIDIV20 454   0,42   0,09%
  • IDX80 105   1,01   0,98%
  • IDXV30 111   0,45   0,40%
  • IDXQ30 123   0,28   0,22%

ESDM Pertimbangkan Penghapusan Skema Power Wheeling dari RUU EBET


Jumat, 28 Februari 2025 / 17:20 WIB
ESDM Pertimbangkan Penghapusan Skema Power Wheeling dari RUU EBET
ILUSTRASI. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana. Kementerian ESDM pertimbangkan untuk menghapus skema power wheeling dari pembahasan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET).


Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempertimbangkan untuk menghapus skema power wheeling dari pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET).

Wacana ini mencuat setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menolak konsep power wheeling yang tengah dibahas dalam perumusan RUU EBET.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, pihaknya akan mengikuti arahan Presiden Prabowo.

“Ya kita pasti ikuti arahan presiden. kita ikuti arahan presiden sudah jelas,” kata Dadan di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (28/2).

Baca Juga: Meski PT GNI Bermasalah, Kementerian ESDM Tegaskan Tak Ada Moratorium Smelter Nikel

Saat ini, DIM RUU EBET telah diserahkan ke Komisi XII DPR RI dan masih menunggu pembahasan lebih lanjut. Dadan menilai perubahan dalam proses legislasi merupakan hal yang lumrah terjadi.

“Sekarang kan dalam posisi DIM sudah disampaikan di sana, nanti kalau perubahan biasa dalam raker itu,” jelasnya.

Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa Prabowo secara tegas menolak konsep power wheeling dan memastikan skema tersebut tidak akan diterapkan selama masa kepemimpinannya.

“Pak Prabowo menolak,” ujar Hashim, Rabu (26/2).

Untuk diketahui, power wheeling adalah skema yang memungkinkan pihak swasta menjual listrik langsung kepada masyarakat dengan memanfaatkan jaringan transmisi PLN. Namun, menurut Hashim, penerapan skema ini bisa membuka peluang dominasi asing di sektor kelistrikan Indonesia.

“Kalau power wheeling diterapkan, ini bisa menjadi seperti ‘wild west’, di mana sektor listrik kita dikuasai oleh pihak non-Indonesia,” ungkapnya.

Hashim menegaskan Prabowo berkomitmen menjaga kendali negara atas sektor kelistrikan melalui PLN.

“Jadi, mohon maaf, power wheeling ditolak. Negara, melalui PLN, tetap menjadi pengendali kelistrikan, dan saya optimistis investasi energi baru terbarukan di Indonesia tetap akan berjalan,” tandasnya.

Baca Juga: Bahlil Lantik Tiga Pejabat Baru di SKK Migas

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×