Freight Kapal Naik Gegara Konflik Selat Hormuz, Industri RI Mulai Tertekan

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konflik geopolitik di kawasan Selat Hormuz mulai menjadi perhatian dunia usaha karena berpotensi meningkatkan biaya pengangkutan laut secara lebih luas. Kenaikan tarif angkutan kapal tanker dikhawatirkan merembet ke biaya impor bahan baku dan distribusi di Indonesia.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa mengatakan, korelasi antara konflik di Selat Hormuz dan kenaikan biaya angkutan laut cukup langsung.

Menurut dia, konflik tersebut bukan hanya berdampak terhadap pasokan minyak, tetapi juga meningkatkan risiko keamanan dan biaya logistik global. Ketika risiko keamanan meningkat, jumlah kapal yang bersedia masuk ke kawasan tersebut berkurang, sementara premi asuransi risiko perang ikut meningkat.

"Pemilik kapal memasukkan risk premium yang lebih tinggi ke dalam tarif freight," kata Erwin kepada Kontan, Selasa (15/9/2026).

Saat ini, dampak paling terlihat terjadi pada kapal tanker. Namun, apabila konflik berlangsung lebih panjang, efeknya berpotensi merambat ke pasar pelayaran yang lebih luas.

Pasalnya, kapal dapat menempuh rute alternatif yang membuat waktu perjalanan bertambah dan konsumsi bahan bakar meningkat. Di sisi lain, ketersediaan kapal atau tonnage di rute lain juga berpotensi mengetat.

Bagi Indonesia, kondisi tersebut perlu diwaspadai karena struktur biaya logistik cukup sensitif terhadap harga energi dan angkutan laut. Meski tidak seluruh impor Indonesia melewati Selat Hormuz, kenaikan biaya pelayaran global tetap dapat masuk ke struktur biaya industri.

"Jadi walaupun tidak seluruh impor Indonesia melewati Selat Hormuz, kenaikan biaya pelayaran global tetap dapat masuk ke struktur biaya industri melalui harga energi, freight, asuransi, serta biaya pengadaan bahan baku," ujar Erwin.

Erwin mengatakan, dunia usaha juga mulai mencermati peningkatan volatilitas freight, harga energi, premi asuransi, hingga kepastian waktu pengiriman. Namun, ia menilai dampaknya tidak bisa disamaratakan untuk seluruh sektor dan rute.

Sektor yang paling rentan adalah industri yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor energi dan bahan baku serta menggunakan angkutan laut dalam jumlah besar. Beberapa di antaranya industri petrokimia dan kimia, makanan dan minuman, baja dan logam, manufaktur, serta transportasi dan logistik.

"Industri yang menggunakan bahan baku impor dengan margin relatif tipis akan lebih cepat merasakan tekanannya," kata Erwin.

Ia menambahkan, lonjakan biaya tanker di kawasan Teluk menjadi sinyal yang perlu diperhatikan. Jika ketegangan geopolitik berlanjut, risiko tersebut berpotensi semakin banyak ditransmisikan dari sektor energi kepada sektor riil.

Di tengah kenaikan biaya logistik, pelaku usaha akan berupaya menahan tekanan terhadap margin melalui berbagai langkah efisiensi. Strategi yang dapat dilakukan antara lain optimalisasi persediaan, konsolidasi pengiriman, renegosiasi kontrak freight, diversifikasi pemasok dan rute, hingga hedging apabila memungkinkan.

Perusahaan juga berpotensi semakin mempertimbangkan pemasok yang secara geografis lebih dekat guna mengurangi risiko rantai pasok dan biaya pengiriman.

Namun, kemampuan perusahaan menyerap kenaikan biaya memiliki batas. Apabila freight, energi dan premi asuransi bertahan tinggi selama beberapa bulan, sebagian kenaikan biaya berpotensi diteruskan kepada harga jual.

"Karena itu yang perlu kita jaga adalah agar shock geopolitik ini tidak berubah menjadi imported inflation," jelas Erwin.

Menurut dia, tekanan tersebut tidak hanya berpotensi mempengaruhi harga bahan bakar atau energi. Kenaikan biaya dapat merambat ke biaya produksi dan distribusi hingga akhirnya mempengaruhi harga barang yang dibayar konsumen.

Untuk itu, Kadin berharap pemerintah menjaga ketersediaan energi dan bahan baku strategis, memperkuat cadangan serta diversifikasi sumber impor, dan memastikan kelancaran logistik domestik.

"Kita mungkin tidak bisa mengendalikan konflik atau freight internasional, tetapi kita harus memastikan biaya-biaya di dalam negeri tidak ikut memperbesar tekanan yang sudah datang dari luar," pungkas Erwin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News