Reporter: Noverius Laoli | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) terus melobi Kementerian Perdagangan (Kemdag) menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) 0% untuk minyak goreng (migor) dalam kemasan pasca tahun 2017. Sebelumnya, selama ini PPN untuk minyak goreng dalam kemasan ditetapkan sebesar 10%.
Hal itu penting dilakukan agar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 9 Tahun 2016 yang akan memberlakukan wajib migor kemasan pada 1 April 2017 dapat berjalan mulus.
Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengatakan, bila pemerintah tidak menerapkan PPN 0% untuk migor kemasan pada tahun 2017, maka sulit membendung peredaran minyak goreng curah di pasaran.
Padahal, dari segi higienis dan kesehatan, seharusnya, minyak goreng curah sudah tidak bisa lagi dijual di pasaran.
"Jadi kalau nantinya diterapkan PPN 0% untuk minyak goreng kemasan, maka secara alamiah konsumen akan otomatis meninggalkan minyak goreng curah," ujarnya kepada KONTAN, Kamis (26/5).
Ia juga meminta agar pemerintah memberikan kelonggaran bagi produsen minyak goreng curah menjual produk mereka pasca April 2017 sampai April 2019.
Pasalnya, dibutuhkan waktu peralihan dari kebiasaan konsumen membeli minyak goreng curah ke minyak goreng kemasan yang lebih sehat.
Sahat mengklaim, terkait usulan ini, Kemdag sendiri telah sependapat dengan GIMNI, namun soal penerapannya butuh mendengarkan pandangan dari institusi lain seperti Kementerian Keuangan (Kemkeu) dan Kementerian Kesehatan (Kemkes).
Agar memudahkan penjualan minyak goreng kemasan, Sahat meminta pemerintah mendorong pembangunan pabrik di daerah untuk membangun pabrik kemasan.
Dengan demikian, industri minyak goreng bisa mengirimkan minyak goreng ke daerah dengan menggunakan mobil truk tangki dan kemudian dikemas di daerah.
"Dengan begitu biaya pengangkutan juga lebih efisien sehingga harga lebih murah sampai ke konsumen," harap Sahat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
