Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Yudho Winarto
Sebagai contoh, di komoditas tembaga, misalnya. Kapasitas output dari dua smelter eksisting menghasilkan produksi 325.000 ton katoda tembaga per tahun.
Namun, kebutuhan riil yang dapat diserap oleh industri domestik hanya sebesar 218.000 ton per tahun. "Jadi masih ada lebih 107.000 ton per tahun, karena nggak ada yang menyerap, ini lah yang harus dipikirkan," ujar Yunus.
Begitu juga di komoditas nikel. Dalam setahun, kapasitas output dari 11 smelter yang saat ini telah beroperasi, mampu menghasilkan logam nikel sebanyak 319.220 ton Ni. Namun, industri stainless steel domestik baru mampu menyerap 30.000 ton Ni.
"Produk-produk mineral sudah sampai sini, yang harusnya dilakukan adalah menjadikan logam-logam tadi menjadi industri barang jadi. Inilah tantangan besarnya yang harus kita pikirkan. Industri untuk menjadikan barang jadi untuk menyerap produk intermediete harus diperbanyak," kata Yunus.
Baca Juga: Dukung infrastruktur listrik smelter, PLN siap kena penalti jika dinilai tidak siap
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Indonesia Mining Institute Irwandy Arief. Menurutnya, fokus hilirisasi pemerintah saat ini harus diarahkan pada dua hal.
Pertama, untuk memastikan target pembangunan smelter dari Kementerian ESDM bisa tercapai dan di saat yang bersamaan Kementerian Perindustrian bisa mendorong hilirisasi hingga ke produk jadi.
"Persoalannya bagaimana smelter ini bisa didorong sesuai rencana dan juga smelter ke lebih hilir juga didorong oleh Kementerian Perindustrian," ungkap Irwandy.
Baca Juga: Ganti Direksi, Antam (ANTM) Evaluasi Kerja Sama Bisnis dengan China
Sementara itu, untuk memastikan target pembangunan smelter bisa tercapai, Direktur Center for Indonesia Resources Strategic Studies (CIRRUS) Budi Santoso menekankan pentingnya peran pemerintah untuk tidak hanya memberikan sanksi kepada perusahaan smelter yang pembangunannya tidak sesuai target.
Namun juga perlu meringankan kesulitan perusahaan agar progresnya bisa terjaga sesuai rencana. Khususnya terkait dengan perizinan dan akses pendanaan untuk mempertemukan dengan investor atau lembaga pembiayaan.
"Saya menyarankan pemerintah lebih fokus pada kesulitan yang dihadapi, bukan malah menambah beban. Apalagi saat ini masih banyak yang memiliki permasalahan izin dan keuangan. Itu yang akan menunjukkan target tersebut tercapai atau tidak," tandas Budi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
