Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Nama organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau Hipmi terseret dalam debat politik yang digelar di salah satu televisi swasta. Hal ini membuat Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Akbar Himawan Buchari angkat suara dan membantah tudingan yang dinilai tanpa bukti.
Tudingan ini muncul beberapa waktu yang lalu, dimana seorang dewan pakar di salah satu tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden dinilai menyebut Hipmi merupakan organisasi profit.
“Saya tegaskan bahwa Hipmi dari sejak didirikan di Jakarta pada 10 Juni 1972 adalah untuk menjadi wadah bagi para pengusaha muda dari seluruh Indonesia untuk berhimpun dan statusnya merupakan organisasi non-profit,” tegas Akbar dalam keterangannya, Selasa (5/12).
“Bahkan salah satu visi dan misi kami justru untuk memajukan perekonomian bangsa dan ingin terus menumbuhkan jumlah pengusaha di dalam negeri,” imbuhnya.
Baca Juga: Kemenperin Teken MoU di Bidang Industri hingga Negosiasi Upgrading ACFTA 3.0
Dia bilang banyak kader Hipmi yang disebutnya telah memberikan sumbangsihnya dan memiliki peran besar di negara ini. Di antaranya, pendiri Hipmi Abdul Latief yang dua kali menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya.
Lalu, Ketum BPP HIPMI Periode 1986-1989 Sharief C Soetardjo sebagai Menteri KKP 2011-2014. Ketum BPP HIPMI periode 2001-2004 Muhammad Lutfi yang menjabat Menteri Perdagangan.
Berikutnya, ada Ketum BPP HIPMI periode 2005-2008 Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Lalu, Ketum BPP HIPMI Periode 2015-2019 Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM.
Dan terakhir, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo dan Menteri BUMN Erick Thohir.
"Tak lupa Presiden Jokowi, Surya Paloh, Aburizal Bakrie, Hariyadi B Sukamdani, Oesman Sapta Odang, Agung Laksono, La Nyalla Matalitti, Bambang Soesatyo, Rosan P Roeslani, Novita Dewi, Sultan Najamudin, serta Bobby Nasution yang memiliki peran penting dalam perkembangan politik demokrasi di Indonesia merupakan kader Hipmi,” urai AHB.
Semua sosok yang ia sebutkan menunjukkan bahwa para kader Hipmi memiliki jiwa kenegaraan yang tinggi dan berkualitas yang membuat mereka tepat untuk memiliki peran penting dalam pemerintahaan hingga demokrasi di Indonesia.
Baca Juga: Kemenperin Dukung Percepatan Industri 4.0 dan Target Pengurangan Emisi GRK
"Satu hal yang saya tegaskan. Profit tidak pernah masuk dalam nilai di organisasi kami, dan perekonomian Indonesia yang justru selalu menjadi fokus kami,” tegasnya.
Tak hanya ekonomi, dia bilang Hipmi juga turut berperan aktif menjadi mitra pemerintah untuk langkah prevalensi stunting di Indonesia.
“Kami sebagai organisasi tidak memiliki afiliasi dengan unsur politik tertentu dan memberikan kebebasan pilihan untuk seluruh anggota Hipmi di tahun politik,” sambungnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
