kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45903,33   4,58   0.51%
  • EMAS1.313.000 -0,38%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Kembangkan infrastruktur energi, ESDM gandeng BPPT


Senin, 10 Agustus 2015 / 17:48 WIB
Kembangkan infrastruktur energi, ESDM gandeng BPPT


Reporter: Pratama Guitarra | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggandeng Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dalam hal perencanaan hingga percepatan pembangunan infrastruktur di sektor energi dan pertambangan.

Nantinya, BPPT akan menjadi pihak yang menganalisa proses feasiblity studies (FS) dan pengerjaan Front End Engineering Design (FEED) di beberapa proyek infrastruktur yang dimiliki Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero). Sebelumnya, yang ditugaskan untuk menganalisa proses tersebut datang dari pihak swasta atau konsultan.

Menteri ESDM, Sudirman Said mengatakan bahwa selama ini proses FS dan FEED memakai konsultan. "Nanti kita akan menyiapkan project plan bersama (BPPT) dan kalau oke tinggal lelang," ujarnya usai penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian ESDM, BPPT dan Pertamina, di Kantor BPPT, Senin (10/8).

Sudirman mengungkapkan, adanya rencana kerjasama dengan BPPT tak lepas dari mundurnya beberapa proyek internal Kementerian ESDM menyusul terlambatnya pengerjaan desain hingga pembangunan infrastuktur yang selama ini dilakukan oleh pihak swasta.

Menteri Sudirman bilang, BPPT diberdayakan untuk mengerjakan FS hingga FEED pada proyek ketenagalistrikan, energi baru dan terbarukan (ebt). Bahkan di bidang pertambangan nasional.

"Pak Wapres (Jusuf Kalla) sudah memberi arahan dan fokus pada beberapa bidang termasuk energi. Tapi karena 2015 sudah jalan, jadi sekarang mulai 2016," tandasnya.

Terkait itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mengklaim kerjasama antara Kementerian ESDM dan BPPT akan memberi dampak yang positif pada sisi teknis atau pada penggunaan teknologi, ekonomis hingga sektor sosial.

Selain itu, rencana kerjasama tersebut juga harus dikoordinasikan di tingkat nasional dengan menggandeng Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan lembaga lain. Hal tersebut bermaksud agar Bappenas bisa merancang program termasuk conceptual design dan engineering.

"Untuk itu juga perlu koordinasi yang kuat dengan BPPT, LIPI dan kluster-kluster perguruan tinggi," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×