Reporter: Dani Prasetya | Editor: Edy Can
JAKARTA. Kementerian Perindustrian berharap program mobil murah dan ramah lingkungan menyerap produk baja domestik. Nantinya, produsen mobil murah harus memakai kandungan bahan lokal minimal 80%.
Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian Panggah Susanto mengungkapkan, industri baja domestik sudah mampy memasok kebutuhan pasar domestik terutama untuk kebutuhan bodi dan rangka mobil. Namun, dia mengaku masih mengkaji kualitas baja bikinan dalam negeri tersebut. "Kalau kajian selesai, nanti bisa ditinjau," ujarnya, Senin (19/12).
Saat ini, pemerintah sedang memfinalisasi keputusan produksi mobil murah dan ramah lingkungan setelah menyelesaikan tahap pembahasan teknis komponen yang akan digunakan. Proses pembahasan teknis itu dilakukan bersama perusahaan penyuplai komponen yang memeriksa satu persatu pembentuk kendaraan yang mencapai ratusan unit komponen.
Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian Budi Darmadi menuturkan, usai pembahasan teknis komponen biasanya proses berlanjut pada masalah hukum. Tahap itupun membutuhkan waktu selama beberapa bulan. Budi memastikan, aturan tentang mobil murah dan ramah lingkungan itu rampung sebelum pabriknya selesai dibangun.
Budi menjelaskan, pembahasan yang memakan waktu panjang lantaran pemerintah ingin produk otomotif itu memakai 80% produk lokal. Karena itu, dia bilang pemerintah harus memastikan kesanggupan industri komponen untuk memproduksi produk yang mencapai ratusan jenis terlebih dahulu. "Kalau pesannya (komponen) sedikit industri komponen tidak mau. Artinya, kalau dia tidak mau buat jadi tidak bisa kami lokalisir juga," tuturnya.
Ketua Gabungan Industri Alat-alat Mobil dan Motor (GIAMM) Hadi Suradipradja membenarkan hal ini. Pihaknya mengaku tengah menegoisasikan penentuan harga jual beli komponen. Apabila hal tersebut terpenuhi maka sebenarnya industri komponen tidak akan mengalami kesulitan saat menerima pesanan. "Kalau harga cocok pasti dilayani," ujarnya.
Selain itu, industri komponen dan pemerintah juga merundingkan soal pemberian fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP). Dia mengharapkan hal itu mengantongi keputusan jelas. "Mudah-mudahan pembahasan teknis ini selesai akhir kuartal IV 2011," tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
