Reporter: Achmad Jatnika | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah gencar membangun harvest strategy yang mengembangkan sistem pengelolaan perikanan tuna sesuai dengan kondisi di Indonesia atau berdasarkan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), sebagai perwujudan program prioritas.
Selain itu, dalam pengembangan harvest strategy, KKP menilai perikanan tuna di Indonesia perlu untuk mempertimbangkan indikator sosial dan ekonomi.
Dalam arahannya, Plt. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), Kusdiantoro, menerangkan bahwa tuna merupakan kelompok ikan dengan highly migratory fish stock yang praktik pengelolaannya harus berdasarkan resolusi Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs), sehingga tindakan pengelolaannya dilakukan dengan penerapan harvest strategy.
Di samping itu, KKP dalam keterangan resminya menyebutkan bahwa tuna merupakan salah satu komoditas perikanan andalan Indonesia dengan nilai ekspor pada tahun 2020 mencapai US$ 724 Juta dengan market share sebesar 5,33% dan menduduki peringkat ke-enam eksportir tuna dunia setelah Thailand, Tiongkok, Spanyol, Ekuador, dan Taiwan.
Baca Juga: DJPT KKP Mencatat Rp 700 Miliar dari PNBP, Lampaui Capaian Tahun Lalu
"Tuna, Cakalang, dan Tongkol (TCT) berada di posisi kedua komoditas ekspor perikanan unggulan Indonesia setelah Udang, dengan volume ekspor mencapai 195,76 ribu ton pada tahun 2020 atau naik 6,32 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 184,13 ribu ton. Kontribusi komoditas tersebut sebesar 15,5 persen dari total volume ekspor hasil perikanan Indonesia," papar Kusdiantoro.
Kusdiantoro menjelaskan, bahwa pengembangan harvest strategy perikanan tuna di Indonesia perlu mempertimbangkan indikator sosial dan ekonomi, mengingat berbagai aspek penting dari mata pencaharian atau usaha perikanan tangkap tuna sangat tergantung pada faktor sosial, serta lingkungan.
Sehingga menurutnya dibutuhkan pendekatan spesifik dengan memasukkan indikator dan dampak sosial ekonomi dari tindakan pengelolaan perikanan tuna sehingga rancangan pengelolaan menjadi lebih sesuai dan dapat diterima oleh para pelaku usaha.
“Saat ini BRSDM melalui melalui Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) tengah melaksanakan kegiatan penelitian yang membutuhkan sintesis dari berbagai studi ke dalam kerangka yang lebih luas, sehingga monitoring dan evaluasi sosial ekonomi perikanan tuna di masa yang akan datang dapat dilakukan dengan cara yang sistematis dan diintegrasikan ke dalam sistem pemantauan dan evaluasi pengelolaan perikanan tuna nasional,” ucapnya.
Dengan adanya indikator aspek sosial ekonomi, Kusdiantoro juga berharap dapat digunakan sebagai referensi penting bagi Indonesia dalam negosiasi kuota penangkapan ikan tuna dalam forum perundingan RFMO, di antaranya Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), the Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT), Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC) nantinya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
