Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sementara PT Freeport Indonesia (PTFI) yang jatuh pada 31 Agustus 2018 bisa jadi akan menjadi awal drama baru PTFI. Di tengah proses divestasi yang belum rampung, hampir dipastikan IUPK sementara PTFI akan kembali diperpanjang.
Namun, meskipun masa berlaku IUPK sementara tinggal menghitung hari, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bambang Susigit mengaku belum ada proses pengajuan perpanjangan.
Bambang bilang, apabila proses divestasi belum selesai, maka IUPK-nya hampir pasti akan diperpanjang. “Sebetulnya kan empat isu itu harus tuntas. Untuk menjamin Freeport boleh ekspor, tidak terganggu kegiatannya, maka diperlukan IUPK dengan jangka waktu terbatas,” ujar Bambang saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (28/8).
Menilik catatan Kontan.co.id empat poin yang dimaksud dan hinga kini masih berproses ialah soal divestasi saham 51%, stabilitas investasi, pembangunan smelter, perpanjangan izin operasi sampai tahun 2041. Setelah semuanya selesai, pemerintah menerbitkan IUPK definitif kepada Freeport Indonesia mengganti status Kontrak Karya.
Sebelumnya, tersiar kabar jika IUPK sementara akan diperpanjang hingga enam bulan ke depan. Namun, kabar itu dibantah Bambang. “Nggak ada. Tapi divestasi jalan terus dan kita harapkan cepat selesai. ESDM akan diskusi dengan tim divestasi 51%. Rasanya tidak sampai enam bulan,” ujar Bambang.
Terkait dengan progres dari proses divestasi, Head of Corporate Communication Inalum, Rendi A. Witular berujar, proses tersebut masih terus berlangsung. Rendi bilang, pihaknya tetap optimis proses ini akan selesai sebelum akhir tahun 2018.
Setidaknya, ada tiga hal yang akan disepakati berikutnya dalam proses divestasi ini. Pertama, sales dan purchase agreement (SPA) dengan Rio Tinto mengenai pembelian 40% participating interest (PI). Kedua, menindaklanjuti SPA dengan Indocopper Investama terkait 9,36% saham. Ketiga, perubahan skema PI 40% menjadi saham di Freeport Indonesia.
“Jadi yang harus diselesaikan lagi itu SPA, Exchange Agreement dan Shareholder Agreement. Optimis dong, Sebelum akhir tahun. Jadi bisa September, Oktober, November dan Desember ya,” kata Rendi.
Soal adanya kabar adanya permintaan perjanjian bilateral, Rendi buru-buru membantah kabar tersebut. Menurutnya, soal masalah pajak dan royalti, sudah selesai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perlakukan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang Usaha Pertambangan.
“Tidak benar ada perjanjian bilateral. Masalah pajak dan royalti sudah selesai dengan terbitnya PP 37/2018,” ungkap Rendi.
Hal senada juga disampaikan Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno. Fajar menyebut, tidak ada soal perjanjian bilateral, karena muaranya ada di IUPK dan Peraturan Pemerintah.
“Tidak ada. Semua di IUPK, ada PP juga. Jadi Inalum menyelesaikan Agreement-nya, nggak ada perjanjian bilateral,” ujarnya.
Kembali pada soal perpanjangan IUPK sementara, menurut Bambang Susigit pengajuannya memang bisa berlangsung singkat. Karenanya, meski akhir IUPK sementara kurang dari sepekan, namun hingga sekarang belum ada pengajuan “Kemarin juga di akhir. Belum ada pengajuan lagi. Biasanya pengajuan itu cuman satu hari kita proses,” tandas Bambang.
Namun, hingga berita ini diturunkan, Juru Bicara Freeport Indonesia, Riza Pratama masih belum bisa dikonfirmasi mengenai pengajuan perpanjangan IUPK sementara ini
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
Freeport McMoran Ajukan Tiga Syarat Baru untuk Divestasi
