kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45787,20   0,76   0.10%
  • EMAS1.012.000 0,40%
  • RD.SAHAM -0.26%
  • RD.CAMPURAN -0.11%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.06%

Obral insentif untuk hilirisasi batubara, Ciruss: Itu cacat konsep


Minggu, 18 Oktober 2020 / 20:48 WIB
Obral insentif untuk hilirisasi batubara, Ciruss: Itu cacat konsep
ILUSTRASI. Terminal batubara


Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mengobral insentif untuk hilirisasi tambang, termasuk bagi komoditas batubara. Insentif diberikan dalam bentuk fiskal maupun non-fiskal. Insentif tersebut berupa izin seumur cadangan tambang hingga pemberian royalti 0%.

Center for Indonesia Resources Strategic Studies (Ciruss) menilai, perlu ada evaluasi yang menyeluruh terhadap rencana hilirisasi batubara beserta insentif yang dijanjikan pemerintah. Direktur Ciruss Budi Santoso berpandangan bahwa hilirisasi dan insentif yang ada saat ini adalah cacat konsep.

"Hilirisasi batubara itu cacat konsep. Kalau ujung-ujungnya dibakar kenapa harus mengeluarkan uang investasi miliaran dolar," kata Budi kepada Kontan.co.id, Minggu (18/10).

Baca Juga: Sambut insentif hilirisasi batubara, BUMI berharap kontrak Arutmin bisa diperpanjang

Budi menyoroti keekonomian hilirisasi batubara, baik dalam nilai proyeknya maupun produk yang dihasilkannya sebagai substitusi Bahan Bakar Minyak (BBM) maupun gas (LPG).

Budi pun mempertanyakan keekonomian antara produk petrokimia yang dihasilkan dari batubara dibandingkan dengan dari minyak bumi.

Menurutnya, proyek Dimethyl Ether (DME) untuk mensubstitusi LPG pun tidak ekonomis. "Sesuatu yang keekonomiannya rendah dipaksakan maka lebih banyak mudaratnya. Apalagi teknologinya impor. Batubara menjadi minyak yang diterapkan di Afrika Selatan sampai hari ini belum menguntungkan dimana cadangan melimpah dan tidak impor minyak," sambung Budi.

Lebih jauh, dia pun mengkritisi kebijakan insentif fiskal dan non-fiskal yang diberikan pemerintah untuk hilirisasi batubara. Baik berupa pemberian royalti 0% maupun perpanjangan izin tambang seumur cadangan. Kata dia, konsep hilirisasi jangan sampai salah sasaran, apalagi mengurangi bagian negara.

Budi juga mengingatkan, jangan sampai hilirisasi yang hanya membutuhkan sebagian kecil batubara dijadikan alasan untuk memperpanjang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sebagian besar masih dijual secara langsung.

"Jangan sampai pemerintah terjebak dalam permainan itu. Sebuah kebijakan yg cacat, akan menyebabkan kecacatan berikutnya dan akhirnya benefit ekonominya bagi negara tidak akan didapatkan bahkan sebaliknya," terang Budi.

Baca Juga: Ini rekomendasi saham bagi emiten batubara di tengah sentimen positif

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.



TERBARU

[X]
×