Reporter: Dimas Andi | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Dewan Energi Nasional (DEN) Republik Indonesia terus mendorong percepatan pembuatan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) tingkat provinsi di Indonesia di tengah pandemi Covid-19.
Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan DEN Sugeng Mujiyanto mengatakan, keberadaan RUED merupakan amanah dari Peraturan Presiden (Perpres) No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Jadi, RUED merupakan bentuk operasionalisasi dari RUEN yang notabene bersifat makro.
Dengan adanya RUED, pemerintah daerah (Pemda) dapat memetakan potensi sumber energi yang ada di wilayahnya secara komprehensif dan lebih akurat. Pemda juga bisa menyusun rencana pengembangan energi di wilayahnya masing-masing yang tanpa harus melenceng dari ketentuan RUEN.
Baca Juga: Menteri Erick Thohir & Direksi Pertamina digugat serikat pekerja, ini perkaranya
Hingga saat ini, pemerintah sudah memfasilitasi 16 provinsi dari total 34 provinsi untuk menerbitkan RUED. Di antaranya adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Jawa Timur, Lampung, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Jambi, Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, dan Kalimantan Selatan.
“Jawa Tengah jadi provinsi tercepat menerbitkan RUED Provinsi di tahun 2018. Kemudian di 2019 ada 14 RUED Provinsi yang terbit dan di tahun 2020 baru satu yang terbit,” ungkap Sugeng dalam diskusi virtual, Kamis (23/7).
Sebenarnya, saat ini ada tiga provinsi yang sudah di tahap akhir pembuatan RUED, yaitu Yogyakarta, Bali, dan Banten. Ketiga provinsi tersebut sudah mendapat persetujuan rancangan RUED dari DPRD setempat.
RUED yang sudah disetujui tersebut masih harus diregistrasi di Kementerian Dalam Negeri sebelum diterbitkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). “Berarti masih ada 15 provinsi yang belum selesai menyusun RUED. Kami harap bisa segera diselesaikan,” kata dia.
Sugeng mengaku, penerbitan RUED di beberapa provinsi terkendala adanya pandemi Covid-19. Terlebih, ada beberapa langkah yang mesti ditempuh oleh setiap pemda dalam menyusun RUED. Mulai dari pembahasan draf RUED dengan beberapa kementerian/lembaga, pelaku industri, para ahli, hingga masyarakat.
Baca Juga: Pemerintah berupaya fasilitasi percepatan penerbitan RUED tingkat provinsi
Belum lagi, RUED juga harus dibahas beberapa kali dengan DPRD setempat. Di sini prosesnya tentu tidak singkat. Pembahasan RUED di level DPRD pun beberapa kali tersendat seiring kemunculan pandemi Corona.
Pihak DEN berupaya terus mendorong agar pihak pemda bisa lebih cepat menyelesaikan RUED, misalnya melalui konsultasi dan bimbingan secara intensif. “Kalau RUED semua provinsi sudah jadi, kami akan terus pantau dan awasi pelaksanaannya. Kami juga akan kasih masukan bagaimana mengimplementasikan RUED ke depannya,” terang Sugeng.
Ia melanjutkan, RUED akan menjamin ketersediaan energi di daerah sekaligus mendukung rencana pembangunan dan pengembangan daerah. RUED juga bisa menjadi pedoman bagi daerah untuk berkontribusi dalam meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT) nasional yang ditargetkan mencapai 23% di tahun 2025.
Tak hanya itu, karena berisi kajian-kajian energi di suatu daerah, RUED juga bisa menjadi rujukan bagi para investor sebelum memutuskan berinvestasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
