Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Azis Husaini
Sebagai informasi, sesuai dengan amandemen Kontrak Karya Vale Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan korporasi tambang raksasa asal Brasil, Vale SA ini, diwajibkan untuk mendivestasikan 20% sahamnya paling lambat lima tahun setelah amandemen KK, pada Oktober 2014.
Baca Juga: Progres divestasi saham Vale Indonesia (INCO) masih tunggu langkah pemerintah
Proses kali ini menjadi yang kedua untuk menggenapi divestasi INCO menjadi 40%. Sebelumnya pada tahun 1990, INCO sudah melepaskan 20% sahamnya kepada publik di Bursa Efek Indonesia, yang diakui sebagai bagian dari divestasi.
Saat dikonfirmasi Kontan.co.id sebelumnya, Chief Financial Officer Vale Indonesia Bernardus Irmanto mengatakan, pihaknya ingin segera merampungkan proses divestasi tersebut. Ia pun menyebutkan, INCO telah menyiapkan semua data dan hitungan harga saham yang diperlukan untuk proses divestasi.
Bernardus bilang, INCO berharap agar pemerintah cepat mengambil langkah terhadap persetujuan nilai valuasi 20% saham INCO, sehingga proses divestasi bisa segera dirampungkan.
Sayangnya, Bernardus enggan membuka terkait nilai valuasi yang telah dihitung oleh INCO. "Vale berharap agar dalam bulan Oktober ini ada perkembangan dari proses valuasi yang dilakukan oleh tim, sehingga proses divestasi dapat segera diwujudkan," kata Bernardus kepada Kontan.co.id, Rabu (2/10).
Bernardus mengatakan, keinginan Vale untuk segera merampungkan proses divestasi ini sejalan dengan hasil pembicaraan dengan Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Pengamat: Pemerintah perlu kajian dan konsistensi soal larangan ekspor bijih nikel
Asal tahu saja, sebagai induk usaha INCO saat ini, CEO Vale SA Eduardo Bartolomeo, telah menemui Presiden Jokowi pada 23 September 2019 lalu.
Menurut Bernardus, kedatangan CEO Vale SA tersebut menunjukkan keseriusan Vale atas proses divestasi. Dalam pertemuan tersebut, Bernardus menyebut bahwa Presiden Jokowi menyatakan dukungan untuk membantu percepatan divestasi INCO.
"Ini selaras dengan instruksi Bapak Presiden Jokowi. Ini juga menunjukkan posisi penting Indonesia sebagai penyuplai nikel utama di dunia," ungkap Bernardus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
