Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berniat untuk melakukan transisi ke Bahan Bakar Minyak (BBM) yang lebih ramah lingkungan dengan meniadakan bensin jenis Premium. Rencananya, setelah transisi konsumsi Premium ke Pertalite, akan dilanjutkan transisi dari Pertalite ke Pertamax.
Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas, Soerjaningsih mengatakan, saat ini Indonesia memasuki masa transisi di mana Premium akan digantikan dengan Pertalite, sebelum akhirnya kita akan menggunakan BBM yang ramah lingkungan.
"Premium RON 88, saat ini hanya digunakan oleh tujuh negara saja. Volume yang digunakan pun sangat kecil. Kesadaran masyarakat menggunakan BBM dengan kualitas yang lebih baik, menjadi salah satu penyebabnya," jelasnya dalam keterangan resmi, Senin (27/12).
Baca Juga: Pemerintah Diminta Tak Gegabah Menghapus BBM Premium dan Pertalite
Lebih lanjut Soerja mengungkapkan, Pemerintah tengah menyusun roadmap BBM ramah lingkungan di mana nantinya Pertalite juga akan digantikan dengan BBM yang kualitasnya lebih baik. "Dengan roadmap ini, ada tata waktu kita akan menggunakan BBM ramah lingkungan. Ada masa di mana Pertalite harus dry, harus shifting dari Pertalite ke Pertamax," katanya.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov menilai pertimbangan pemerintah menghapus Premium dan Pertalite tidak boleh hanya menimbang dari aspek lingkungan saja, tetapi juga harus menimbang aspek ekonomi dan sosial masyarakat.
Pasalnya, fenomena commodity supercycle diproyeksikan Abra masih akan terjadi hingga setahun hingga dua tahun mendatang. Sedangkan, harga BBM sangat tergantung pada harga minyak mentah dunia. Menurutnya, peralihan BBM di saat harga sejumlah komoditas dan energi sedang naik tinggi-tingginya, sangat tidak tepat.
"Tentu jika hanya melihat dari sisi lingkungan ada hal positif, tetapi pengaruh daya beli masyarakat harus diperhitungkan juga karena beralihnya dari Premium dan Pertalite ke Pertamax akan menambah biaya pengeluaran masyarakat untuk membeli BBM yang jauh lebih mahal," jelasnya kepada Kontan.co.id, Senin (27/12).
Di sisi lain, dengan dihapusnya BBM Premium dan Pertalite ini, juga akan berdampak domino pada sektor lainnya seperti sektor jasa distribusi dan logistik karena sangat sensitif oleh harga BBM. Tidak hanya itu, harga sembako juga berpotensi naik. "Masyarakat tidak hanya mengeluarkan tambahan biaya untuk beli bensin saja, tetapi juga untuk kebutuhan sehari-hari," kata Abra.
Menurutnya, jika alasan pemerintah mencabut Premium dan Pertalite demi lingkungan, pengalihan konsumsi BBM ini lebih tepat dilakukan ketika terjadi penurunan tren harga komoditas dan energi dunia.
Abra menilai, penghapusan BBM Premium dan Pertalite bisa menjadi buah simalakama bagi Pertamina. Di satu sisi, jika hanya dilihat secara bisnis, seharusnya peralihan konsumsi BBM ini dapat menciptakan keuntungan bagi Pertamina. Dengan catatan, jika harga bensinnya dapat ditetapkan secara bisnis as usual, yakni fluktuasi harga dilakukan seiring dengan naik turunnya harga energi di dunia.
Namun, jika penetapan harga bensin tidak fleksibel dan pemerintah membatasi harga jual sehingga tidak sesuai dengan keekonomiannya, dikhawatirkan Pertamina dapat menanggung rugi lebih besar. Pasalnya, Pertamax bukanlah jenis bensin penugasan atau yang mendapatkan subsidi dari pemerintah.
Baca Juga: Premium dan Pertalite Akan Dihapus, Pemerintah Susun Roadmap BBM Ramah Lingkungan
"Jika pemerintah juga memiliki intervensi kuat pada harga Pertamax dan tidak memberikan kompensasi, ini akan berbahaya untuk Pertamina. Selain ada ancaman turunnya daya beli, muncul juga potensi konsumen beralih membeli BBM dari Pertamina ke badan usaha lainnya. Nantinya akan menjadi beban ganda bagi Pertamina," ujarnya.
Oleh karenanya, salah satu hal yang perlu diantisipasi dalam penyusunan roadmap BBM ramah lingkungan adalah menimbang memberikan subsidi BBM bagi masyarakat yang memang berhak mendapatkan subisidi. Menurutnya, hal ini bisa menjadi momentum bagi pemerintah dalam melakukan perubahan besar-besaran dalam melaksanakan subsidi energi, baik itu BBM, LPG, termasuk listrik.
Abra menilai, selain upaya menghapus jenis BBM Premium dan Pertalite, pemerintah dapat mempercepat dan mendorong penggunaan kendaraan berbasis listrik baik untuk kendaraan pribadi dan publik. Selain pemerintah menciptakan permintaan kendaraan listrik, juga dapat mengurangi penggunaan BBM dan importasi BBM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
