Pengamat: Program Mobil Nasional Perlu Sentuh Kebutuhan Transportasi Rakyat

Jumat, 24 Oktober 2025 / 10:42 WIB

ILUSTRASI. Maung MV3. Program mobil nasional yang dicanangkan pemerintah dinilai perlu perluasan dengan pertimbangan kebutuhan transportasi masyarakat.

Reporter: Lydia Tesaloni | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Program mobil nasional yang dicanangkan pemerintah dinilai perlu perluasan dengan pertimbangan kebutuhan transportasi masyarakat.

Akademisi Prodi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata sekaligus Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menilai program mobil nasional (mobnas) sebaiknya tidak hanya difokuskan pada kendaraan dinas pejabat, tetapi juga menyentuh kebutuhan mobilitas masyarakat luas.

Menurut Djoko, kebutuhan transportasi rakyat di berbagai daerah masih jauh dari memadai saat ini.

“Sebanyak 95% kota di Indonesia belum memiliki transportasi umum modern. Bahkan, banyak kota sudah tidak memiliki sarana transportasi umum sama sekali,” kata Djoko dalam keterangannya, Jumat (24/10/2025).

Ia menjelaskan, dari 514 pemerintah daerah (termasuk 38 provinsi) di Indonesia, transportasi umum modern dengan skema buy the service baru tersedia di 17 kota dan 11 kabupaten.

Sementara sebagian besar daerah lainnya masih bergantung pada moda lama yang rata-rata berusia di atas 10 hingga 15 tahun, dan banyak di antaranya sudah tidak layak operasi.

Jika pemerintah ingin meluncurkan mobil nasional, Djoko bilang seharusnya pemerintah juga memproduksi kendaraan yang bisa digunakan masyarakat seperti bus, angkutan pedesaan, dan truk.

“Kebutuhan mobilitas tidak hanya oleh pejabat, rakyat juga perlu,” tegasnya.

Djoko menilai, bus nasional bisa digunakan untuk memperluas layanan transportasi umum modern ke lebih banyak kota dan kabupaten.

Sementara angkutan pedesaan diperlukan untuk membantu mobilitas warga desa, seperti menuju pasar dan mengangkut hasil pertanian. Adapun truk dibutuhkan untuk memperkuat distribusi logistik dan pangan di daerah.

“Belajar dari India, China, dan Jepang, ketiganya menargetkan produksi bus dan truk nasional karena kebutuhan kendaraan niaga di dalam negeri sangat besar,” ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini sebagian besar bus dan truk di Indonesia masih merupakan produk impor. Itu mencerminkan bahwa kebutuhan terhadap kendaraan jenis ini cukup tinggi dan berkelanjutan.

Djoko mengingatkan, sumber pembiayaan program mobil nasional yang berasal dari APBN sebaiknya dimanfaatkan untuk kepentingan publik secara luas. “APBN berasal dari rakyat, jadi seharusnya hasil program ini juga bisa dinikmati oleh rakyat, bukan hanya oleh pejabat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia dapat memproduksi mobil nasional dalam tiga tahun ke depan. Rencananya, mobil nasional tersebut bakal digunakan sebagai kendaraan dinas bagi menteri dan pejabat tinggi negara.