Reporter: Filemon Agung | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menilai investasi di industri nikel bakal tumbuh kian subur. Salah satu faktor yang mempengaruhi yakni makin tingginya permintaan bijih nikel ke depannya.
Sekretaris Jenderal APNI Meidy K. Lengkey menjelaskan, kebutuhan bijih nikel ditahun 2025 berpotensi mencapai 250 juta ton. Jumlah ini naik signifikan dari permintaan tahun ini yang diprediksi sebesar 100 juta ton hingga 120 juta ton.
Meidy mengungkapkan, tren peralihan investasi dari sektor pertambangan khususnya batubara ke nikel memang kian tinggi.
"Kita melihat pada Paris Agreement maupun (tren) energi baru terbarukan (EBT) secara demand dunia dimana mewajibkan 2025 (mengarah) ke EBT. Karena ada kebutuhan mau gak mau pengusaha harus bertindak lebih cepat mengakomodir kebutuhan dunia," ungkap Meidy kepada Kontan, Selasa (10/5).
Baca Juga: Sejumlah Pelaku Usaha Ajukan Surat Keberatan Pasca IUP Minerba Dicabut
Meidy mengungkapkan, dengan sumber daya bijih nikel Indonesia yang besar maka minat investasi kian tinggi. Apalagi nikel menjadi salah satu bahan baku untuk pembuatan baterai listrik.
Menurutnya, tren investasi baik di sektor hulu maupun hilir nikel berpotensi meningkat baik ditahun ini maupun ditahun-tahun mendatang. Secara khusus untuk sektor pertambangan, mulai masuknya perusahaan batubara ke penambangan nikel lebih dikarenakan adanya kesamaan alat yang digunakan untuk proses penambangan.
Meidy melanjutkan, masih ada sejumlah poin yang patut menjadi perhatian dalam proses bisnis nikel di Indonesia. Kepatuhan pemerintah dan pelaku usaha pada regulasi yang berlaku dinilai menjadi kunci dalam proses bisnis yang ada.
Dua poin utama yang menjadi sorotan yakni terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang baru-baru ini terjadi serta implementasi harga jual antara penambang dan smelter.
Baca Juga: BKF: Rencana Penerapan Pajak Ekspor Nickel Pig Iron dan Feronikel Masih Dibahas
Menurutnya, saat ini kondisi industri nikel memang tengah mengalami over supply. Akan tetapi, langkah pencabutan IUP yang dilakukan pemerintah berpotensi menghambat upaya pemenuhan pasokan ditengah permintaan yang terus meningkat.
Menurutnya, dalam proses pencabutan IUP, pemerintah sebaiknya memberikan teguran atau peringatan terlebih dahulu. Pencabutan IUP yang dilakukan tanpa adanya pemberian sanksi pun dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.
"Jika dalam batas waktu tidak mengikuti ya silahkan dicabut kan sudah diberi peringatan, bukan dibalik. Dicabut dulu baru dievaluasi," kata Meidy.
Selain itu, melonjaknya harga nikel dalam beberapa waktu terakhir memunculkan persoalan baru. Meidy mengakui, ada pelaku usaha smelter maupun pabrik yang ingin membeli bijih nikel tidak sesuai dengan Harga Patokan Mineral (HPM) yang berlaku.
Baca Juga: Ini yang Diuntungkan dari Pajak Ekspor Progresif Nickel Pig Iron dan Feronikel
Kondisi ini memberikan beban bagi pelaku usaha penambangan karena tetap harus membayar kewajiban sesuai perhitungan HPM yang berlaku.
Meidy memastikan, menanggapi kondisi ini, pihaknya telah melakukan audiensi dengan berbagai pihak. Sebagai hasilnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan surat edaran yang menghimbau pelaku usaha sektor nikel untuk melakukan transaksi jual beli dengan mengacu pada HPM dan regulasi yang berlaku.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
