Reporter: Febrina Ratna Iskana | Editor: Azis Husaini
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Pertamina Power Indonesia (PPI) masih berharap bisa melanjutkan pembangunan proyek listrik terintegrasi di Bangladesh. Proyek ini merupakan kelanjutan dari nota kesepahaman yang ditandatangani PT Pertamina (Persero) dengan Bangladesh Power Development Board (BPDP) pada 28 Januari 2018 lalu.
Direktur Utama PPI, Ginanjar mengatakan untuk melanjutkan proyek ini, PPI membutuhkan persetujuan dari Perdana Menteri (PM) Bangladesh. PPI sendiri telah mengantongi persetujuan dari perusahaan listrik nasional Bangladesh dan Menteri Energi Bangladesh. "Tinggal tunggu aprroval PM,"ujar Ginanjar ke KONTAN pada Selasa (27/2).
Nantinya setelah mendapatkan persetujuan dari PM Bangladesh, maka PPI akan mendapatkan Letter of Intent (LoI). Dengan LoI ini maka PPI memiliki kekuatan hukum untuk mengerjakan proyek listrik tertintegritas berkapasitas 1.200 megawatt (MW) di Bangladesh.
Ginanjar pun berharap secepatnya bisa mendapatkan LoI dari pemerintah Bangladesh. "Harapannya April ini sudah dapat, paling telat,"imbuhnya.
Dengan begitu, Ginanjar menargetkan PPI bisa menandatangani Power Purchase Agreeement (PPA) dengan pemerintah Bangladesh pada tahun ini juga. "Target LoI akhir April, PPA itu tiga hingga empat bulan setelah LOI,"jelas Ginanjar.
Selain masalah persetujuan dari pemerintah Bangladesh, Ginanjar juga bilang pihaknya masih menanti kesepakatan terkait suplai LNG untuk proyek pembangkit listrik terintegrasi tersebut. Menurut Ginanjar, pemerintah Bangladesh ingin agar suplai LNG dipasok sendiri.
Tapi hingga saat ini, pemerintah Bangladesh belum mengonfirmasi ketersediaan pasokan LNG untuk 22 tahun. Di sisi lain, PPI sudah siap untuk menyuplai LNG untuk proyek tersebut.
"Mereka inginnya semua LNG suplai dari mereka, kami sih mengajukan dua-duanya dari kami. Tapi mereka inginnya sendiri, tapi mereka by letter belum bahwa mereka sanggup menyuplai selama 22 tahun, itu yang saya tunggu. Mungkin bulan ini saya mau menghadap ke menterinya sama ke chairman listriknya,"ungkap Ginanjar.
Jika pemerintah Bangladesh belum memberikan kepastian, maka Ginanjar memastikan suplai LNG akan disediakan oleh Pertamina. "Kalau mereka belum ada kepastian kami suplai sendiri tidak apa-apa. Nanti saya bawa tim lain dari LNG dari manapun,"pungkasnya.
Asal tahu saja, pembangunan proyek listrik terintegrasi di Bangladesh ini merupakan tindak lanjut dari MoU sebelumnya di sektor energi yang ditandatangani Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI dengan Ministry of Power, Energy and Mineral Resources of the People’s Bangladesh pada 15 September 2017 lalu.
Dalam kesepakatan tersebut, Pertamina ditunjuk untuk membangun dan mengembangkan proyek terintegrasi di Bangladesh yang terdiri dari Independent Power Producer (IPP) Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) Power Plant dengan kapasitas 1.200 MW. Proyek ini nantinya akan terhubung dengan fasilitas penerima LNG yang terdiri dari Floating Storage and Regasification Unit (FSRU), infrastruktur mooring dan off loading, serta jalur pipa gas baik subsea maupun onshore.
Dalam proyek ini, BPDB akan bertindak sebagai pembeli listrik yang dihasilkan oleh fasilitas terintegrasi tersebut. Adapun nilai investasi dari proyek ini diperkirakan sebesar US $ 2 miliar atau sekitar Rp 26,3 triliun. Rencananya proses konstruksi akan dimulai pada tahun 2019 dan proses penyelesaian konstruksi fasilitas ini akan membutuhkan waktu tiga tahun setelah tahap financial closing.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
