Reporter: Filemon Agung | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) buka suara soal permintaan harga gas murah dari hulu oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).
PGN sebelumnya menyampaikan permohonan adanya dukungan pemberian harga gas bumi dari hulu maksimum sebesar US$ 4,72 per MMBTU.
Penurunan harga gas ini diperlukan untuk mendorong proyek infrastruktur gas bumi oleh PGN khususnya untuk proyek jaringan gas rumah tangga.
Wakil Kepala SKK Migas Nanang Abdul Manaf mengatakan, penetapan harga gas dari sektor hulu disesuaikan dengan keekonomian yang ada dalam plan of development (POD).
"Itupun selanjutnya harus mendapat persetujuan Menteri ESDM. Tinggi rendahnya harga gas ditentukan oleh banyak parameter, salah satunya nilai investasi, biaya operasi, dan besarnya cadangan dan volume yang dijual," kata Nanang kepada Kontan.co.id, Jumat (3/2).
Baca Juga: Jual Gas Murah US$ 6, Margin Laba Kotor Pertamina Gas Negara (PGAS) Tergerus
Nanang melanjutkan, selain kebijakan harga gas US$ 6 per MMBTU untuk 7 sektor industri dan kelistrikan, maka harga gas diperoleh dengan skema business to business (b to b).
Sebelumnya, Direktur Utama PGN M. Haryo Yunianto menyebut, pemberian harga gas bumi tersebut untuk mengakselerasi pembangunan jaringan gas (Jargas) rumah tangga.
Menurutnya, saat ini harga gas hulu rata-rata ada di kisaran US$ 6,5 per MMBTU hingga US$ 7 per MMBTU. Besarnya harga gas bumi dari hulu dinilai menyulitkan kegiatan investasi perusahaan.
"Ini yang kami mohonkan kiranya kalau kami bisa didukung untuk mendapatkan harga gas hulu itu maksimal US$ 4,72 per MMBTU," ungkap Haryo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (1/2).
Haryo menjelaskan, dalam berinvestasi PGN bertanggung jawab untuk mengembalikan investasi, walau tetap memberikan layanan ke masyarakat dengan harga yang murah.
Dengan demikian perusahaan harus mencari cara untuk tetap memiliki kemampuan membangun jaringan gas sesuai yang dicanangkan pemerintah.
Hingga tahun 2022, pembangunan jargas mencapai 982 ribu sambungan rumah (SR). Jumlah ini terdiri dari 597.708 SR yang didanai dari APBN dan 382.652 SR dari investasi PGN.
Untuk tahun ini, pembangunan jargas ditargetkan mencapai 1 juta SR. Sebanyak 400.000 SR akan dipenuhi PGN dari investasi internal, sementara itu sisanya dipenuhi lewat skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta melibatkan swasta.
"Kemampuan PGN karena investasi PGN sendiri di 400.000 SR, harapannya sisa 600.000 itu bisa dilakukan oleh pemeritah melalui KPBU dan swasta lain," kata Haryo.
Baca Juga: Pemerintah dan DPR Sepakat Mengkaji Ulang Kebijakan Gas Murah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
