/2026/05/06/550430341.jpg "Prabowo Ingin 100 GW PLTS dalam Tiga Tahun, Butuh Investasi Hingga Rp 1.140 Triliun")
Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto kembali menyatakan target pemerintah untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan total kapasitas 100 Gigawatt (GW). Kepala Negara menargetkan proyek ambisius ini bisa rampung dalam tiga tahun.
"Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 GW dari tenaga surya dalam tiga tahun ini," ungkap Prabowo dalam pidato di Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).
Proyek PLTS 100 GW ini membutuhkan investasi jumbo. Dalam forum terpisah, Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman P. Hutajulu membeberkan bahwa kebutuhan investasi untuk pengembangan PLTS 100 GW mencapai sebesar US$ 71,3 miliar atau setara dengan Rp 1.140 triliun.
Baca Juga: Cisadane Sawit (CSRA) Targetkan Penjualan Tembus Rp 2 Triliun pada 2026
Dengan kebutuhan investasi jumbo tersebut, pemerintah pun mengajak partisipasi dari para pelaku usaha swasta untuk terlibat dalam proyek PLTS 100 GW. "Untuk tahap pertama 17 GW dulu, dan sudah mulai di-launching. Kalau enggak menangkap (peluang ini) sayang sekali. Jadi memang (pengusaha) harus masuk, harus hadir," kata Jisman di acara Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Power Development Forum 2026, Rabu (20/5/2026).
Kementerian ESDM mengklasifikasikan proyek ini dalam dua jenis. Pertama, PLTS skala besar yang terhubung jaringan. PLTS jenis ini dapat menyediakan listrik dengan harga yang ekonomis seiring dengan skala ekonomi yang besar.
Target kapasitas PLTS skala besar ini mencapai 87,5 Gigawatt peak (GWp) yang disertai dengan Battery Energy Storage System (BESS) sebesar 111 Gigawatt hour (GWh). Estimasi tarif untuk PLTS ini sekitar US$ 5,5 cent - 25 cent per kilowatt hour (kWh).
Kedua, PLTS skala kecil. Pemerintah menargetkan kapasitas PLTS jenis ini mencapai 13,2 GWp dengan 34,8 GWh BESS. Estimasi tarif untuk PLTS skala kecil sekitar US$ 9 cent - US$ 40 cent per kWh. Sebagai catatan, rentang tarif tersebut bergantung pada kapasitas BESS.
Jisman menambahkan, program PLTS 100 GW juga bertujuan untuk menggantikan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Dengan mengganti penggunaan diesel ke energi surya, pemerintah mengestimasikan bisa menghemat sekitar Rp 73,9 triliun per tahun.
"Kita nanti akan memperoleh penghematan sekitar Rp 74 triliun kalau program 100 GW ini sudah diselesaikan. Karena 100 GW ini akan ada menggantikan PLTD-PLTD yang sangat boros," jelas Jisman.
Baca Juga: Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) Dibentuk Agar Devisa Tak Parkir di Luar Negeri
Di sisi lain, pemerintah berharap pembangunan PLTS 100 GW akan menjadi pengungkit ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan pengembangan industri. Pemerintah mengestimasikan penggunaan produk dalam negeri dapat meningkatkan biaya produksi listrik sekitar 10% - 17%.
Namun, ada dampak positif dari sisi perekonomian nasional. Pemerintah mengestimasikan dengan menggunakan 50% produk dalam negeri, proyek PLTS 100 GW akan melibatkan sebanyak 2,8 juta tenaga kerja konstruksi, pelibatan 1,5 juta tenaga kerja manufaktur, US$ 14,4 miliar potensi substitusi impor, serta US$ 13,3 miliar potensi kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB).
Sementara itu, Direktur Riset dan Inovasi Institute for Essential Services Reform (IESR) Raditya Wiranegara menyambut ambisi besar pemerintah dalam mempercepat transisi energi sebagai upaya meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi. Target pembangunan PLTS 100 GW bisa menjadi sinyal positif dari sisi komitmen politik.
Hanya saja, IESR memberikan catatan dari perspektif teknis dan linimasa, target 100 GW dalam tiga tahun memiliki tantangan yang sangat besar. "Kami memberikan catatan penting pada aspek rasionalitas tahapan implementasi agar visi besar ini dapat dieksekusi secara berkelanjutan tanpa mengabaikan stabilitas sistem dan kesiapan industri serta ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten," kata Raditya kepada Kontan.co.id, Rabu (20/5/2026).
Raditya juga menyoroti kepastian institusi pemerintah mana yang akan diberi mandat untuk memimpin implementasi target PLTS 100 GW tersebut. Menurut Raditya, kejelasan mandat kelembagaan menjadi krusial karena akan menentukan efektivitas koordinasi lintas sektor, perencanaan program, pembagian peran, serta pengawasan pelaksanaan di lapangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
