Produksi Gula Thailand Turun, Biaya Industri F&B Indonesia Berpotensi Naik

Reporter: Leni Wandira | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penurunan produksi gula Thailand berpotensi menekan harga gula dan meningkatkan biaya bahan baku industri makanan dan minuman (F&B) di Indonesia.

Risiko tersebut muncul saat kebutuhan gula industri dalam negeri masih tinggi, sementara produksi domestik juga menghadapi ancaman penurunan akibat faktor cuaca.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendi Manilet mengatakan, penurunan produksi gula Thailand berpotensi memperketat neraca pasokan gula di kawasan Asia.

Baca Juga: Wahana Interfood (COCO) Gandeng IBM, Modernisasi Manufaktur Kakao dan Cokelat

"Kalau kita membaca proyeksi Thai Sugar Millers Corp. sebagai sinyal pasar, persoalannya bukan sekadar cuaca buruk di Thailand, tetapi mulai terjadi pengetatan neraca gula Asia ketika Indonesia masih sangat bergantung pada bahan baku impor untuk industri," ujar Yusuf kepada Kontan.co.id, Selasa (8/9/2026).

Produksi gula Thailand pada musim 2026/2027 yang dimulai Oktober diperkirakan turun di bawah 10 juta ton, dari sekitar 12 juta ton pada musim sebelumnya. USDA bahkan memperkirakan produksi gula Thailand berada di kisaran 9,5 juta ton.

Thailand merupakan eksportir gula terbesar kedua dunia setelah Brasil dan memasok sekitar sepersepuluh ekspor gula global.

Dengan posisi tersebut, penurunan produksi Thailand berpotensi memengaruhi harga dan ketersediaan gula di pasar internasional.

Namun, Yusuf menilai dampaknya terhadap Indonesia lebih mungkin terlihat melalui kenaikan harga dan tekanan ketersediaan bahan baku pada periode tertentu, bukan langsung dalam bentuk kelangkaan gula.

Brasil masih menjadi pemasok utama raw sugar Indonesia, sedangkan Thailand dan Australia menjadi sumber pasokan lainnya.

Baca Juga: Kinerja Semester I-2026 Tumbuh Double Digit, Medela (MDLA) Tambah Lima Prinsipal Baru

Ketika produksi Thailand menurun dan risiko El Nino berpotensi menekan produksi sejumlah negara produsen lainnya, ruang pasokan global pun semakin terbatas.

Tekanan tersebut mulai tercermin pada pergerakan harga. Yusuf menyebut indeks harga gula FAO pada Agustus 2026 meningkat hampir 12% secara bulanan. Sementara itu, harga gula domestik juga sempat naik sekitar 19%.

Biaya Produksi Industri F&B Berpotensi Naik

Kenaikan harga gula berpotensi meningkatkan biaya produksi industri F&B. Yusuf mencatat, industri pengolahan menggunakan hampir 3,9 juta ton gula pada 2025, jauh lebih besar dibandingkan konsumsi rumah tangga yang sekitar 1,46 juta ton.

Besarnya kebutuhan industri membuat kenaikan harga gula berpotensi langsung memengaruhi struktur biaya pabrik.

Tekanan terutama dapat dirasakan oleh industri minuman, konfeksioneri, biskuit, kecap, susu kental manis hingga sektor hotel, restoran, dan kafe (HORECA).

Sebagian kenaikan biaya masih dapat diserap produsen melalui margin. Namun, apabila tekanan harga berlangsung lebih lama, sebagian biaya berpotensi diteruskan kepada konsumen melalui kenaikan harga produk.

Yusuf menilai dampaknya terhadap inflasi tidak akan sebesar komoditas seperti beras atau energi.

Meski demikian, kenaikan harga gula dapat menambah tekanan inflasi pangan apabila fenomena El Nino turut mengganggu produksi sejumlah komoditas pangan lainnya.

Baca Juga: Industri Baja di Banten Masih Beroperasi Normal di Tengah Erupsi Anak Krakatau

Pemanis Alternatif Belum Jadi Pengganti

Di tengah risiko kenaikan harga gula, penggunaan pemanis alternatif dinilai belum dapat menjadi solusi utama dalam jangka pendek.

Sukrosa masih mendominasi kebutuhan industri karena fungsinya tidak hanya memberikan rasa manis, tetapi juga berperan dalam tekstur, mouthfeel, browning dan pengawetan produk.

Pemanis seperti stevia, sukralosa dan aspartam lebih banyak digunakan untuk produk rendah kalori atau kebutuhan reformulasi tertentu.

Sementara itu, sirop glukosa dan fruktosa memang telah digunakan industri, tetapi kapasitasnya belum cukup untuk menggantikan kebutuhan sukrosa dalam skala besar.

"Jadi, pemanis alternatif lebih tepat dipandang sebagai strategi diversifikasi dan reformulasi, bukan sebagai pengganti langsung ketika pasokan gula mengalami tekanan," jelas Yusuf.

Baca Juga: Industri Baja di Banten Masih Beroperasi Normal di Tengah Erupsi Anak Krakatau

Produksi Domestik Juga Menghadapi Risiko

Risiko pasokan tidak hanya berasal dari pasar global. Produksi gula kristal putih domestik mencapai sekitar 2,67 juta ton pada 2025, sedangkan pemerintah menargetkan produksi 3 juta ton pada 2026.

Namun, USDA memperkirakan produksi gula putih kebun pada 2026/2027 justru turun menjadi sekitar 2,5 juta ton akibat kondisi cuaca.

Pada saat yang sama, kuota raw sugar untuk industri pada 2026 dipangkas menjadi sekitar 3,1 juta ton dari 3,45 juta ton pada tahun sebelumnya.

Menurut Yusuf, kondisi tersebut menunjukkan adanya risiko ketika pasokan domestik berpotensi turun, sementara akses terhadap bahan baku impor juga diperketat.

Dalam jangka pendek, pemerintah dinilai perlu lebih fleksibel dalam menentukan kebijakan impor raw sugar dengan mempertimbangkan neraca pasokan dan kebutuhan industri secara aktual.

Indonesia juga perlu memperluas sumber kontrak impor ke negara seperti Brasil, Australia dan negara pemasok lainnya.

Langkah tersebut diperlukan untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu sumber ketika terjadi gangguan pasokan global.

Selain itu, pemerintah perlu memperkuat cadangan penyangga gula untuk meredam lonjakan harga dalam periode tiga hingga enam bulan.

Baca Juga: Kadin Waspadai Dampak Penurunan Produksi Gula Thailand

Produktivitas Tebu Jadi Kunci

Untuk jangka menengah, perhatian pemerintah perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas tebu melalui bongkar ratoon, perbaikan benih dan peningkatan efisiensi pabrik.

Yusuf menekankan bahwa upaya mencapai swasembada gula tidak cukup hanya dengan mengejar volume produksi.

Efisiensi produksi dan peningkatan rendemen juga menjadi faktor penting agar gula domestik mampu bersaing.

"Kalau rendemen rendah dan biaya produksi gula lokal tetap jauh di atas gula impor, kebijakan tersebut pada akhirnya hanya memindahkan biaya dari produsen ke konsumen," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News