Reporter: Ratih Waseso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Plt. Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) KLHK, Helmi Basalamah menyebut, jika Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan.
"Pemerintah secara konsisten terus mendorong upaya-upaya rehabilitasi ekosistem mangrove dengan melibatkan semua pihak yang terkait, terutama masyarakat di seluruh Provinsi di Indonesia," ujar Helmi dalam konferensi pers virtual, Senin (11/10).
Kegiatan RHL Mangrove menjadi salah satu kegiatan prioritas pemerintah saat ini dengan tujuan untuk meningkatkan tutupan hutan dan lahan serta perbaikan kualitas lingkungan. Namun rehabilitasi tersebut harus tetap dapat meningkatkan nilai ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat, serta meningkatkan kestabilan bentang alam yang berperan penting dalam geostrategi, geopolitik dan geoekonomi nasional.
Baca Juga: Target rehabilitasi mangrove pada 2022 seluas 228.200 ha, ini kata BRGM
Terdapat tiga aspek yang harus digarap agar program rehabilitasi mangrove dapat terlaksana dengan baik. Pertama adalah pengelolaan terhadap aspek kawasan, yaitu menyelesaikan info terkait dengan lokasi lahan rehabilitasi ekosistem mangrove yang akan dikerjakan di seluruh Indonesia.
Kedua, keragaman lokasi dan karakteristik tempat rehabilitasi mangrove seperti di wilayah terabrasi, bekas-bekas lahan tambak, dan lain-lain termasuk wilayah perbatasan negara. Daerah-daerah tersebut harus didekati dengan mempertimbangkan aspek fisik, biologi, dan sosial yang sangat beragam tersebut.
Terakhir aspek kelembagaan, Helmi menekankan, rehabilitasi mangrove harus dibuat dengan melibatkan masyarakat termasuk pada mengedepankan peran, serta masyarakat setempat yang hidup dan kehidupannya sangat tergantung dari keberadaan ekosistem mangrove.
"Antara lain melalui pengembangan pariwisata, budidaya ikan tangkap dan lain sebagainya. Terakhir aspek teknologi, pendampingan, dan lain sebagainya, yaitu dalam rangka menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan hasil rehabilitasi mangrove," jelasnya.
Baca Juga: Realisasi progres fisik rehabilitasi mangrove nasional tahun 2021 capai 89%
Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong menuturkan, rehabilitasi mangrove berperan penting untuk menjaga kedaulatan ekonomi dan kedaulatan politik Indonesia berupa keutuhan kedaulatan negara.
Hal tersebut lantaran wilayah hutan mangrove berada di pesisir-pesisir yang merupakan titik pangkal terluar untuk batas Laut Teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen wilayah Indonesia dengan batas wilayah laut negara lain disekitarnya.
"Jangan sampai batas negara ini tergerus oleh abrasi akibat tidak adanya ekosistem mangrove," kata Alue.
Selanjutnya perbaikan ekosistem mangrove secara paralel akan memperkuat sosial ekonomi masyarakat, serta mendorong pembangunan hijau melalu green economy.
Alue menyebut, ekosistem mangrove memiliki banyak manfaat, diantaranya sebagai lahan budidaya ikan, kepiting, udang melalui pola silvofishery, pengolahan produk mangrove non-kayu, serta wisata alam juga memperkuat pengembangan kawasan industry yang hijau atau green industrial park.
Selanjutnya: BRGM dorong pembinaan perempuan untuk ciptakan pewarna alami batik
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
