Reporter: Filemon Agung | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelaku usaha dari sektor industri penerima manfaat harga gas US$ 6 per MMBTU buka suara soal kabar serapan gas yang masih minim.
PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebelumnya mengungkapkan, realisasi serapan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) belum berjalan optimal. Dari total alokasi yang disiapkan selama tahun 2022, realisasi serapannya disebut hanya mencapai 75%.
Ketua Umum Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP) Yustinus Gunawan menjelaskan, kekurangan serapan gas bumi yang mencapai 25% tersebut harus dibayar 7 sektor industri dengan harga yang lebih tinggi.
Selain itu, pasokan gas untuk wilayah Jawa Timur disebut hanya mencapai 60% pada Januari 2023 ini. Menurutnya, salah satu penyebabnya yakni kelambatan proses administrasi dan penyelesaian masalah teknis.
Baca Juga: 386,5 MW Pembangkit EBT Bertambah Tahun Ini, Investasi Mencapai US$ 1,79 Miliar
"Seharusnya PGN tidak mengurangi pasokan HGBT dan konsisten mendukung program pemerintah untuk menaikkan kontribusi sektor manufaktur," kata Yustinus kepada Kontan, Rabu (1/2).
Yustinus melanjutkan, kontribusi devisa hasil ekspor sektor manufaktur sepanjang tahun 2022 mencapai 70,67%.
Pelaku usaha pun berharap pelaksanaan HGBT tetap dilakukan untuk tahun ini, terlebih dengan rampungnya proyek Jambaran Tiung Biru (JTB). Kehadiran proyek ini diyakini bisa mendorong ketersediaan pasokan gas bumi wilayah Jawa Timur.
Senada, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto mengungkapkan, realisasi serapan gas bumi US$ 6 per MMBTU oleh industri keramik terus mengalami peningkatan.
"Tahun 2022 serapan sekitar 63,3 BBTUD dan ini meningkat menjadi 77,2 BBTUD per Oktober 2022," ungkap Edy kepada Kontan, Rabu (1/2).
Edy melanjutkan, peningkatan serapan gas bumi ini pun menunjukkan adanya peningkatan utilisasi oleh sektor industri.
Tercatat, utilisasi produksi pada tahun 2020 baru mencapai 56%. Jumlah ini meningkat bertahap menjadi 75% pada tahun 2021 dan kembali meningkat menjadi 78% pada tahun lalu.
Sebelumnya, Direktur Utama Perusahaan Gas Negara M Haryo Yunianto mengatakan, pihaknya telah menyiapkan alokasi mencapai 100%, sayangnya realisasi serapan oleh industri baru mencapai sekitar 75% pada tahun 2022 lalu.
"Secara alokasi kami sudah siapkan semuanya walaupun serapannya baru kurang lebih rata-rata 70%," ungkap Haryo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI, Rabu (1/2).
Baca Juga: Kementerian ESDM Targetkan Peningkatan Ketersediaan Listrik Wilayah Pelosok
Merujuk data emiten dengan kode saham PGAS ini, serapan gas bumi oleh sektor industri pada tahun 2020 mencapai 224 BBTUD atau setara 60% dari alokasi sebesar 374 BBTUD. Serapan ini meningkat menjadi 78% pada tahun 2021 atau setara 290 BBTUD dari alokasi sebesar 374 BBTUD.
Jumlah ini mengalami penurunan secara persentase menjadi 75% meskipun secara volume sejatinya meningkat menjadi 298 BBTUD dari alokasi sebesar 398 BBTUD.
Haryo mengungkapkan, dengan kondisi ini maka pemerintah perlu melakukan evaluasi dan monitoring.
"Diharapkan evaluasi dan monitoring secara berkala dengan instansi terkait terhadap pemanfaatan harga gas bumi tersebut," pungkas Haryo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
