kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45935,34   -28,38   -2.95%
  • EMAS1.321.000 0,46%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Tak cukup online, verifikasi dan sinkronisasi data wajib ada di sektor minerba


Minggu, 04 November 2018 / 18:01 WIB
Tak cukup online, verifikasi dan sinkronisasi data wajib ada di sektor minerba
ILUSTRASI. Ilustrasi Kementerian ESDM


Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Handoyo .

Apalagi, lanjut Firdaus, celah itu tetap terbuka karena input data dilakukan sendiri oleh perusahaan, kemudian dengan jumlah inspektur tambang yang terbatas, mekanisme pengawasan tak jarang hanya merupakan teori belaka.

“Oke-lah dipublikasi secara online, tapi yang penting itu verifikasi dan melihat apakah memang data yang disampaikna itu ada dan benar. Kalau tidak ada sinkronisasi data, tetap saja ada celah besar, untuk volume maupun harga,” katanya.

Di sisi lain, Kasubdit Komunikasi dan Publikasi Bea dan Cukai Deni Surjantoro tidak menyangkal bahwa rekonsiliasi data antar lembaga belum berjalan. Ia menyebut, masing-masing lembaga memiliki database tersendiri dan belum terintegrasi.

Namun ia mengklaim, integrasi data itu sedang diinisiasi. Sayang, belum ada waktu yang jelas kapan pengintegrasian tersebut selesai dilakukan. “Sedang kita coba inisiasi, apabila sinergi tersebut berjalan, tentunya juga akan termasuk sinkronisasi data ekspor. (untuk waktunya) kami belum bisa berspekulasi karena sedang diinisiasi,” ungkap Deni.

Yang jelas, Arcandra bilang, pihaknya akan menindak tegas jika ada perusahaan minerba yang tidak mengisi data pada aplikasi MOMS. Bahkan, Arcandra mengancam akan memberikan sanksi keras hingga mencabut RKAB jika dalam seminggu (dihitung dari peluncuran MOMS) perusahaan minerba yang bersangkutan tidak melakukan pengisian data yang diperlukan.

“Seminggu, paling telat hari Jum’at minggu depan untuk mengisi data yang dbutuhkan MOMS dan e-PNBP. Kalau ada yang luput tak memasukkan, resikonya RKAB dicabut,” katanya.

Ketegasan dari pemerintah, menurut Maryati Abdullah, sangat diperlukan. Sebab menurutnya, penegakan aturan dan kosistensi dari pemerintah akan menjadi faktor penentu apakah aplikasi ini akan berdampak signifikan atau tidak.

“Seberapa signifikannya sangat tergantung bagaimana sistem ini akan efektif bekerja, dan konsistensi pemerintah dalam menegakkan aturan melalui sistem ini. Performa layanan digital dan akses online juga harus di-maintenance dengan baik,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×