Reporter: Zendy Pradana | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perkumpulan Usaha Air Dalam Kemasan Nusantara (AMDATARA) mengungkapkan masalah industri air mineral dalam kemasan (AMDK) kedepan jika harga plastik tak kunjung membaik.
Ketua Umum AMDATARA, Karyanto Wibowo menjelaskan bahwa sejumlah industri AMDK akan mengalami dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) massal jika kondisi harga plastik di pasaran tidak membaik.
"Jika kondisi tidak segera membaik ada kemungkinan terjadi PHK. Industri plastik hilir (termasuk kemasan AMDK) diambang krisis bahan baku & kelangkaan," ujarnya kepada Kontan, Senin (6/4/2026).
Baca Juga: KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu Brebes, Ini Penjelasan KAI Daop 5 Purwokerto
Karyanto menuturkan bahwa saat ini industri AMDK juga sudah mulai melakukan pengurangan tenaga kerja. Khususnya, industri AMDK yang mempunyai pekerja hingga ribuan orang.
Salah satu dampaknya karena biaya produksi yang terus meningkat akibat perang timur tengah yang tak kunjung usai.
"Kalau biaya terus naik tanpa insentif penyangga (misalnya relaksasi pajak impor bahan baku atau subsidi ppn), ratusan usaha kecil bisa kolaps sehingga gelombang PHK tidak terhindarkan," kata dia.
Biaya produksi AMDK pun saat ini sudah mulai meningkat. Jika harga plastik tidak berangsur membaik, maka biaya produksi AMDK diprediksi meningkat hingga 45%.
"Secara keseluruhan, biaya produksi AMDK berpotensi naik dikisaran 35–45%. Jika tidak ada intervensi / insentif pemerintah, ini akan memicu kenaikan harga ritel dan mengganggu akses masyarakat ke air minum aman," kata Karyanto.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor plastik dan barang dari plastik (HS 39) Indonesia mencapai US$ 873,2 juta atau setara Rp 14,78 triliun pada Februari 2026.
China menjadi pemasok terbesar dengan nilai US$ 380,1 juta, diikuti Thailand sebesar US$ 82,7 juta dan Korea Selatan US$ 66,7 juta. Impor juga berasal dari Amerika Serikat senilai US$ 29,9 juta dan Arab Saudi sebesar US$ 14,9 juta.
Selain itu, pasokan plastik turut berasal dari Vietnam, Jepang, Singapura, Malaysia, dan Taiwan.
Baca Juga: Skema Take or Pay PLN Disorot, Risiko Oversupply Bebani Negara
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













