Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengungkapkan ada kendaraan dinas Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tertangkap kamera sedang mengisi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar.
Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan, temuan tersebut berasal dari rekaman CCTV yang diterima BPH Migas.
“Contohnya di Bali, kita ada temukan penyaluran kepada non-konsumen pengguna. Jadi, ada JBT yang disalurkan kepada kendaraan TNI,” kata Erika dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Senin (10/2).
Baca Juga: Rencana BPH Migas Jadi Badan Pengawas Penyaluran LPG 3 Kg Terganjal Regulasi
Erika bilang pemantauan melalui CCTV di SPBU menjadi salah satu cara BPH Migas untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya kelebihan kuota penyaluran JBT Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite.
Selain kendaraan TNI, Erika juga menyoroti praktik penjualan BBM bersubsidi menggunakan jeriken tanpa surat rekomendasi yang sah.
Di Sumatra Barat, ditemukan pola pembelian yang mencurigakan, seperti satu unit Toyota Innova yang mengisi BBM bersubsidi berkali-kali dengan QR Code berbeda.
“Kita temukan penyaluran yang tidak wajar dengan pembelian berulang dengan QR Code yang berbeda-beda ke mobil Innova, kemudian ada juga beberapa truk,” jelasnya.
Erika menambahkan, pengawasan melalui CCTV menjadi instrumen penting bagi BPH Migas dalam mengidentifikasi potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi. Selain itu, pemantauan langsung ke lapangan juga dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat. Sejak 2023, BPH Migas membuka layanan pengaduan melalui WhatsApp resmi.
Baca Juga: Regulasi Akan Diubah, BPH Migas Bakal Jadi Badan Pengawas Penyaluran LPG 3 Kg
Hingga akhir tahun lalu, lebih dari 3.000 laporan telah diterima terkait dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi. Dari jumlah tersebut, 2.487 aduan masuk pada 2024 dan 638 laporan pada 2023.
“Memang ini semua pengaduan yang masuk tidak semuanya berupa kasus, tapi ada juga yang menanyakan informasi, kemudian yang terbanyak itu terkait surat rekomendasi,” pungkas Erika.
Selanjutnya: Komisi XI DPR dan Ditjen Pajak Sepakat Tunda Implementasi Sistem Coretax
Menarik Dibaca: 4 Varian Toner Glad2Glow Sesuai Kebutuhan Kulit, Kulit Kusam Pilih Mana?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
