Dukung Swasembada Pangan, Tata Kelola Pupuk Subsidi Diklaim Lebih Transparan

Senin, 20 Oktober 2025 / 21:36 WIB

Diperbarui Senin, 20 Oktober 2025 / 21:41 WIB

Dukung Swasembada Pangan, Tata Kelola Pupuk Subsidi Diklaim Lebih Transparan

Pekerja mengangkut pupuk sebelum didistribusikan di gudang Lini III Pupuk Indonesia, Awipari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (20/6/2025). PT Pupuk Indonesia (Persero) mencatat sejumlah capaian dalam mendukung visi Asta Cita pemerintah, khususnya di bidang swasembada pangan.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Memasuki satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, PT Pupuk Indonesia (Persero) mencatat sejumlah capaian dalam mendukung visi Asta Cita pemerintah, khususnya di bidang swasembada pangan.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, mengatakan berbagai kebijakan strategis di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran telah membawa perubahan dalam tata kelola pupuk nasional.

“Atas dukungan penuh Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan, tahun ini menjadi tonggak baru bagi sektor pupuk nasional. Tata kelola pupuk subsidi kini jauh lebih efisien dan transparan,” ujar Rahmad dalam siaran pers, Senin (20/10/2025).

Salah satu langkah besar yang dicapai tahun ini adalah reformasi tata kelola pupuk subsidi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025.

Kedua regulasi tersebut memangkas hingga 145 aturan lama yang menghambat distribusi, sehingga rantai penyaluran pupuk menjadi lebih singkat dan efisien.

Regulasi baru ini juga memperluas titik serah pupuk subsidi ke empat lokasi utama — pengecer, koperasi, gabungan kelompok tani (gapoktan), dan kelompok pembudidaya ikan (pokdakan). Dengan sistem ini, petani kini memiliki akses yang lebih mudah dan cepat terhadap pupuk bersubsidi.

Rahmad menegaskan, Pupuk Indonesia mendukung penuh langkah pemerintah dalam menciptakan tata kelola pupuk yang lebih akuntabel dan berkeadilan.

“Kami berkomitmen menjalankan seluruh kebijakan tersebut secara konsisten untuk memastikan ketersediaan pupuk dan memperkuat ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan,” ujarnya.

Perbaikan tata kelola ini juga berdampak signifikan terhadap percepatan distribusi pupuk subsidi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, penyaluran pupuk subsidi dimulai tepat pada 1 Januari 2025, sehingga petani dapat memperoleh pupuk sesuai kebutuhan musim tanam.

Hingga 19 Oktober 2025, Pupuk Indonesia telah menyalurkan 6,14 juta ton pupuk bersubsidi atau 64% dari total alokasi nasional sebesar 9,55 juta ton. Realisasi ini naik 10% dibanding periode yang sama tahun 2024, dan meningkat 23% dibanding 2023.

Kelancaran penyaluran pupuk dan kebijakan pangan lainnya turut berkontribusi pada lonjakan produktivitas pertanian nasional. Dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York, Presiden Prabowo menyebut tahun 2025 sebagai tonggak sejarah baru bagi Indonesia.

Produksi beras dan cadangan pangan nasional mencapai rekor tertinggi, sekaligus menandai keberhasilan Indonesia meraih swasembada pangan dan mulai mengekspor beras ke sejumlah negara.

Ke depan, Pupuk Indonesia berencana memperkuat dukungan terhadap pemerintah melalui distribusi pupuk yang lebih tepat sasaran dan ketersediaan stok hingga ke tingkat pengecer. Langkah ini diharapkan dapat menjamin kemudahan petani dalam memperoleh pupuk pada musim tanam.

“Pupuk Indonesia akan terus berkontribusi menjaga kedaulatan pangan Indonesia melalui penyediaan pupuk berkualitas dan sistem distribusi yang efisien,” tutup Rahmad.