kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.249.000 2,21%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Kajian kereta semi cepat diselesaikan Menhub bulan ini


Rabu, 11 Juli 2018 / 16:33 WIB
Kajian kereta semi cepat diselesaikan Menhub bulan ini
ILUSTRASI. PELUNCURAN INAPORTNET DAN DO ONLINE


Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menargetkan kajian proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya akan rampung bulan ini. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, saat ini pihaknya masih terus melakukan kajian terhadap proyek itu dengan Japan International Cooperation Agency (JICA).

Kajian itu meliputi tiga hal yakni, terkait harga, lokal konten, dan teknologi. "Kalau soal harga, ya tahu kan masalah murah atau mahal, kita senang murah kan? Orang murah saja masih dibilang mahal kok," ungkapnya saat ditemui di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Rabu (11/7).

Adapun pihaknya akan mengoptimalkan kajian tersebut di bulan ini. "Sudah insentif aja, tinggal itu aja yang kita intensifkan, satu bulan selesai," katanya.

Sekadar tahu saja, sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Panjaitan menginginkan untuk proyek semi cepat ini dananya tidak membebani utang negara.

Sekadar tahu saja, direncanakan sumber dana untuk proyek ini berasal dari pinjaman lunak soft loan Jepang kepada Pemerintah Indonesia. Tenor pinjaman yang ditawarkan selama 40 tahun dengan masa tenggang 10 tahun dan bunga 0,5%.

Dalam proposal yang ditawarkan, Jepang setidaknya menawarkan proyek kereta semi cepat Jakarta- Surabaya akan dibangun dengan investasi Rp 60 triliun. Untuk itu, Luhut bilang, alangkah lebih baik jika pinjaman tersebut akan dibayar melalui proyek bukan pemerintah.

"Jadi skema pembayaranya tidak G to G (government to government) tapi langsung ke proyek saja," jelasnya beberapa waktu lalu.

Apalagi, skema tersebut telah diterapkan terlebih dahulu dalam proyek LRT Jabodebek. Di mana, dana pinjaman dari China hanya 20% yang digunakan dari APBN.

Dengan begitu, diyakini hal itu tidak berpengaruh terhadap debt to GDP. "Kita tetap ingin debt to GDP kita di bawah 30%," katanya. Kendati begitu, dirinya masih terus menunggu kajian dari Kemhub.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×