Reporter: Noverius Laoli | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Wacana pemerintah mengenakan pungutan US$ 50 untuk ekspor crude palm oil (CPO) dengan harga pembelian di bawah US$ 750 per ton ternyata belum final. Sebab wacana tersebut masih sebatas opsi yang masuk dalam pertimbangan pemerintah. Dengan demikian, opsi penurunan batas bawah (threshold) bea keluar (BK) sekitar US$ 500 per ton hingga US$ 600 per ton masih terbuka lebar.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemdag) Partogi Pangaribuan mengatakan sampai saat ini, pemerintah belum mengambil keputusan final terkait ekspor CPO dengan harga di bawah US$ 750 per ton. Sampai saat ini, lanjutnya, pihaknya masih menganalisis formula yang tepat untuk diberlakukan bagi ekspor CPO.
"Paling tidak dalam CPO ini kita mendorong hilirisasi seperti minyak goreng, mandatori CPO menjadi biodiesel juga harus dihitung baik-baik supaya semua bisa terpenuhi," ujar Partogi, Selasa (24/3).
Ia menjelaskan pemerintah masih menghitung secara komprehensif berapa keuntungan dari upaya hilirisasi CPO dan mandatori CPO menjadi biodiesel. Pemerintah ingin ada keseimbangan antara hilirisasi CPO dan mandatori CPO menjadi biodiesel. "Jadi kebijakannya harus sesuai dengan kebutuhan," terang Partogi.
Partogi menegaskan bahwa pemerintah lebih condong mengembangkan industri dalam negeri. Biasanya dalam mengambil keputusan ini akan diadakan rapat dua kali. Rapat pertama sudah berlangsung pada 20 Maret 2015 dan rapat kedua plus keputusan akan segera dilakukan paling lambat awal April 2015. Menurutnya, keputusan akan diambil setelah rombongan menteri, termasuk Mendag Rachmat Gobel yang ikut Presiden Joko Widodo ke Jepang dan Tiongkok pulang ke Tanah Air.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
