Kemen UMKM: Belum Ada UMKM yang Ajukan Izin Pengelolaan Tambang

Senin, 26 Januari 2026 / 19:24 WIB

ILUSTRASI. Bulldozer di Gudang Terbuka Penyimpanan Batubara (KONTAN/Cheppy A. Muchlis) Kemen UMKM hingga saat ini belum ada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengajukan izin pengelolaan tambang,

Reporter: Hervin Jumar | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Koperasi dan UKM (Kemen UMKM) hingga saat ini belum ada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengajukan izin pengelolaan tambang, meskipun regulasi yang membuka peluang tersebut telah terbit sejak akhir tahun 2025.

Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM, Bagus Rachman, menegaskan keterlibatan UMKM di sektor pertambangan tidak memerlukan keputusan presiden (Keppres), berbeda dengan mekanisme pemberian izin tambang kepada organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama (NU).

“Untuk UMKM tidak perlu Keppres. Dasar hukumnya sudah ada melalui Peraturan Menteri Koperasi dan UKM yang kami terbitkan akhir tahun lalu,” ujar Bagus dalam keterangan yang diterima Kontan, Senin (26/1/2026).

Bagus menjelaskan, Permen KUKM tersebut mengatur secara rinci persyaratan UMKM yang dapat terlibat dalam pengelolaan usaha pertambangan. Namun hingga kini, belum ada UMKM yang secara resmi mengajukan permohonan izin.

“Sampai sekarang belum ada UMKM yang mengajukan izin pengelolaan tambang,” kata dia.

Adapun mekanisme perizinan tetap mengikuti ketentuan sektor pertambangan di bawah kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). UMKM wajib berbadan hukum, memiliki kapasitas permodalan dan teknis, serta memenuhi standar keselamatan kerja dan ketentuan lingkungan hidup.

Bagus menekankan, kebijakan ini bukan berarti pemerintah membagikan konsesi tambang secara langsung kepada UMKM. Skema yang disiapkan lebih mengarah pada pengelolaan terbatas atau kemitraan dalam rantai nilai industri tambang.

“Ini bukan bagi-bagi tambang. UMKM tetap harus memenuhi semua syarat dan mengikuti aturan sektor,” ujarnya.

Kemen UMKM mengakui karakter industri tambang yang padat modal dan berisiko tinggi menjadi tantangan utama bagi UMKM. Karena itu, implementasi kebijakan ini akan dilakukan secara selektif dan bertahap, sembari menyiapkan ekosistem pendukung agar regulasi tidak hanya berhenti di atas kertas.