Reporter: Martyasari Rizky | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelemahan nilai tukar rupiah seharusnya menjadi momentum untuk meningkatkan ekspor, tetapi realisasinya ekspor Indonesia hanya mengalami peningkatan yang bisa dibilang kurang signifikan.
Terkait hal tersebut, mampukah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dapat menjadi solusi untuk mendorong ekspor Indonesia?
Hal itulah yang menjadi pertanyaan saat ini. Untuk sekarang, UKM di Indonesia sudah tercatat 62,9 juta dari berbagai jenis usaha, dan berdasarkan sensus dari Kementerian Koperasi (Kemkop) dan UKM, dari angka 62,9 juta tersebut 98% di antaranya masih usaha mikro atau pengusaha kecil. Maka pertanyaan tersebut kembali dipertanyakan, mampukah UKM mendongkrak ekspor Indonesia?
Asisten Deputi Urusan Industri dan Jasa, Kemkop dan UKM Victoria Simanungkalit mengatakan, pemerintah melalui Kemkop dan UKM akan sangat mendukung dan berusaha agar UKM memiliki daya saing di pasar global.
"Jadi, revisi misi kita adalah bagaimana meningkatkan UKM? Kami sudah memiliki program-program, yang paling utama adalah bagaimana memperluas kewirausahawan agar semua pelaku usaha memiliki jiwa wira usaha yang siap bersaing di pasar global," ujar Victoria saat ditemui, Rabu (7/11).
Berikutnya, pemerintah juga memberikan startup capital untuk mereka-mereka yang sudah memulai pembinaan jiwa wira usaha pemula.
Pemerintah memberikan fasilitas agar mereka dapat menjalankan bisnis secara benar, baik, dan terus berkembang. Serta, kami juga melakukan pembinaan terhadap produksi dan pemasaran UKM.
"Dan kami akan lakukan standarisasi supaya mereka dapat naik kelas dan produknya memiliki daya saing, kami juga melakukan peningkatan sertifikasi, serta pendampingan untuk melakukan promosi agar mereka dapat memasuki pasar, pasar lokal, nasional, sampai dengan global," ujarnya kembali.
Victoria menambahkan, pemerintah juga akan memberikan akses permodalan, dan menurunkan tingkat suku bunga KUR, yang sebelumnya double digit sekarang sudah menjadi single digit.
Pemerintah juga mendorong Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) agar UKM bisa memproses dana permodalan apabila mereka dari sisi pendanaan masih belum memadai, tetapi dengan catatan, bisnis yang mereka tawarkan sudah layak dan memiliki kriteria daya saing yang kuat.
Kemenkop dan UKM melihat ada tiga poin utama yang terkait dengan UKM untuk bantu dalam mendongkrak ekspor Indonesia yaitu dengan, mendorong produk-produk yang memang memiliki potensi pasar ekspor yang tinggi.
Untuk potensi ekspor Indonesia sendiri ialah banyak di kriya, makanan dan minuman, dan fashion. Tetapi, jika dilihat pada faktanya masih banyak komponen bahan pembantu yang masih impor.
"Misalnya pada fashion, bahannya dari batik tapi tekstil nya masih impor, atau tas kulit yang resletingnya masih impor, dan atau juga produk potensi ekspor Indonesia lainnya," ucap Victoria.
Dari hal tersebut, karena UKM memiliki keterbatasan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu, pemerintah harus jeli mencari pasar sasaran baru atau tidak lagi terpaku kepada pasar-pasar tradisional, lalu pemerintah juga perlu mengoptimalkan kecerdasan pasar (Market Intelligence), serta adanya pendamping supaya UKM tersebut dapat terbantu untuk masuk ke dalam market place.
Upaya pemerintah untuk mendorong agar marketplace yang beroperasi di Indonesia seperti Tokopedia, Bukalapak, dan marketplace lainnya bisa memasukkan hasil produk UKM Indonesia, pemerintah perlu memberikan sentuhan digital.
Hal itu bagaimana caranya memasukkan teknologi informasi seperti internet dapat masuk sampai ke desa-desa.
"Karena ini merupakan peluang agar produk UKM yang masih banyak di desa ini bisa mengglobal. Tetapi, karena masih kurangnya sentuhan, kurangnya inovasi, kurangnya teknologi untuk memproses lebih lanjut, ini yang menjadi tantangan agar desa UKM digital ini dapat mengglobal," ujar Victoria.
Kemudian, bagaimana mendatangkan uang dari luar negeri masuk ke Indonesia, tentunya melalui jasa pariwisata.
"Sektor pariwisata ini potensinya sangat luar biasa untuk UKM. Tetapi tantangannya adalah, bagaimana produk dan layanan yang dijual tersebut bisa dinikmati oleh wisatawan asing, dari segi makanannya, sampai dengan kebersihan tempat atau restorannya, kemudian juga oleh-oleh yang dijual di lokasi wisata tersebut. Kriya, ala, dan desa juga bisa dijual dan bisa menjadi marketplace," tutur Victoria.
Ia kembali menambahkan, dari Kemenkop dan UKM juga sedang mendorong untuk pengembangan desa wisata yang ramah oleh wisatawan asing.
Misal dari sisi penginapannya, "Kami akan buat menjadi penginapan yang minimal sesuai dengan bintang tiga, seprai yang dipakai putih, kamar mandinya bersih, makanan tradisionalnya dibuat menjadi tidak terlalu pedas atau sesuai dengan selera mereka. Tetapi, kalau untuk budaya, cara makan, serta wahana permainannya itu harus dipertahankan sesuai dengan yang ada di desa tersebut," tambahnya.
Dari sisi pariwisata, Kemenkop dan UKM mendukung proyek penumbuhan 10 Bali baru, yang akan dikembangkan di kawasan Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Mandalika.
Pemerintah mendorong agar desa-desa wisata yang ada di daerah tersebut agar bisa mengangkat heritage, budaya, kuliner, dan tujuan wisata yang out of the box di daerah tersebut.
"Agar destinasi tersebut dapat dikemas menjadi produk wisata yang bisa dijual kepada wisatawan lokal dan utamanya adalah Wisatawan Mancanegara (Wisman)," ujarnya.
Asal tahu, sejak tahun 2010 hingga kini Kemkop dan UKM sudah memfasilitasi sekitar 500 UKM untuk menggelar pameran di luar negeri, dan mereka sedang dievaluasi, bagaimana perkembangan bisnis UKM tersebut setelah difasilitasi.
Serta, untuk ekspor dari sektor UKM sendiri pada tahun 2017 omzetnya meningkat 20% sejak pemberian fasilitas oleh Pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
