Monopoli Ekspor Sawit Mengintai? POPSI Soroti Bahaya Kebijakan Baru

Reporter: Chelsea Anastasia | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menilai rencana pemerintah membentuk badan ekspor untuk sejumlah komoditas strategis, termasuk minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), dapat membuka ruang adanya monopoli perdagangan oleh negara.

Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto mengatakan, rancangan kebijakan ini berpotensi mengubah struktur perdagangan sawit nasional secara fundamental dan memperbesar risiko penguasaan rantai ekspor oleh kelompok yang dekat dengan penguasa.

Ia juga menyoroti pembahasan kebijakan strategis ini tidak melibatkan para pemangku kepentingan sawit, termasuk petani sawit, koperasi petani, organisasi petani, maupun pelaku usaha sawit.

"Sawit hari ini bukan sekadar komoditas biasa. Sawit adalah sumber devisa utama negara, penopang jutaan petani, penopang ekonomi daerah, serta salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas rupiah dan neraca perdagangan nasional," kata Darto dalam keterangan tertulis, Rabu (20/5/2026).

Baca Juga: Danantara Jawab Kekhawatiran Eksportir Sawit dan Batu Bara Soal DSI

Oleh karena itu, lanjutnya, kesalahan desain kebijakan dapat berdampak langsung terhadap harga tandan buah segar (TBS) petani, cashflow pabrik kelapa sawit (PKS), penerimaan daerah, hingga stabilitas industri sawit nasional .

POPSI pun menilai dampak kebijakan ini juga akan dirasakan oleh perusahaan sawit nasional. Mengingat, selama ini perusahaan-perusahaan sawit besar memiliki kontrak langsung dengan pembeli internasional, sistem hedging, jaringan logistik sendiri, serta refinery network global. "Ketika seluruh ekspor dipusatkan melalui BUMN, maka perusahaan kehilangan akses direct export (ekspor langsung) dan harus bergantung pada satu jalur perdagangan," lanjut Darto.

Kondisi tersebut menurut Darto berpotensi menurunkan efisiensi perdagangan, meningkatkan biaya logistik, memperbesar kebutuhan modal kerja, serta menurunkan daya tawar industri sawit Indonesia di pasar global.

Selain itu, POPSI menggarisbawahi, investor internasional dapat melihat kebijakan ini sebagai bentuk resource nationalism, intervensi pasar yang berlebihan, dan ketidakpastian kebijakan. "Efek lanjutannya dapat berupa penurunan kepercayaan investor, sikap wait-and-see dari foreign capital, hingga kenaikan cost of capital bagi industri sawit nasional," sambungnya.

Baca Juga: POPSI: Pungutan Ekspor Sawit Berpotensi Naik di Atas 10% Jelang Penerapan B50

Namun, menurut Darto, dampak yang paling berat tetap akan dirasakan petani sawit mandiri. Ketika jalur ekspor dipusatkan dan jumlah pembeli efektif berkurang, kompetisi pembelian CPO dan TBS dinilai akan melemah, sehingga harga di tingkat petani sangat berpotensi ditekan.

“Kalau akses pasar menyempit, maka margin paling bawah yang pertama kali dikorbankan adalah petani. Jangan sampai petani sawit kembali menjadi korban kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat,” tegas Darto.

Dus, POPSI menegaskan, penguatan sawit berkelanjutan hanya dapat dibangun melalui keterbukaan tata kelola, perlindungan petani, persaingan usaha yang sehat, transparansi rantai pasok, dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan.

"POPSI meminta pemerintah untuk segera melakukan evaluasi terbuka terhadap rancangan tata kelola ekspor sawit tersebut dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan," imbuh Darto.

Baca Juga: Eksportir Sawit Soroti Risiko Skema Ekspor Lewat BUMN, Ganggu Pasar Ekspor Sawit!

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News