Reporter: Gentur Putro Jati | Editor: Test Test
JAKARTA. Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) menyiapkan insentif Rp 1,2 triliun untuk pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia Bagian Timur mulai tahun depan. Rencananya, dana tersebut akan diambil dari dana Universal Service Obligation (USO) operator yang selama ini disetorkan ke Departemen Keuangan sebesar 1,25% dari keuntungan setiap tahun.
Menurut Sekretaris Jenderal Depkominfo Basuki Yusuf Iskandar, Pendanaan menjadi salah satu hambatan utama operator dalam
mengembangkan jaringan infrastruktur, khususnya broadband di Indonesia bagian Timur. Sehingga, terjadi kesenjangan antara infrastruktur di Indonesia bagian Barat dan Timur.
"Ada satu dana yang bisa digunakan sebagai stimulus membangun backbone di Indonesia Timur yang menjadi prioritas Depkominfo. Kita sedang merumuskan apakah stimulus itu akan diberikan dalam bentuk subsidi bunga atau subsidi investasi," kata Basuki, Rabu (11/11).
Basuki berharap, rencana menggunakan dana USO sebagai ICT fund yang dikelola Depkominfo bisa disetujui Menteri Keuangan demi perkembangan infrastruktur telekomunikasi Indonesia bagian Timur. Pasalnya, Depkominfo mengidamkan dana stimulus untuk operator tersebut bisa diberikan setiap tahun.
Secara spesifik, Basuki menyebut Palapa Ring sebagai proyek yang akan diberikan stimulus tersebut oleh pemerintah. Karena melalui proyek tersebut, Indonesia akan mengembangkan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia bagian Timur.
Rencana pengucuran stimulus tersebut jelas mendapat tanggapan beragam dari para operator. Vice President Corporate Strategic Planning PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) Joddy Hernady menyebut, memang sudah seharusnya pemerintah memberikan stimulus pengembangan infrastruktur telekomunikasi. "Idealnya begitu, karena Pemerintah Korea dan Jepang juga memberikan subsidi infrastruktur telekomunikasi," katanya.
Selama ini, kata Joddy, ada ketimpangan antara Indonesia Timur dan Barat, terutama menyangkut daya beli masyarakat. Akibatnya secara bisnis akan berat, karena investasi yang dibutuhkan besar sementara permintaan tidak ada.
Joddy mengaku tidak mempermasalahkan bagaimana skema stimulus tersebut akan diberikan pemerintah kepada operator. Yang penting, rencana tersebut benar-benar direalisasikan mengingat biaya investasi Palapa Ring yang besar.
Seperti diketahui, Telkom kebagian pekerjaan untuk menggarap proyek Palapa Ring tahap I. BUMN telekomunikasi itu harus menanamkan investasi sebesar US$ 75 juta untuk menyediakan dan memasang serat optik tahap awal sepanjang 1.041 kilometer di dalam laut. Waktu pengerjaannya diperkirakan akan memakan waktu sekitar 400 hari. Setidaknya ada enam tempat di darat yang akan menjadi landing point kabel tersebut. Di antaranya Mataram, Waingapu, dan Kupang.
Hal senada dilontarkan Direktur Corporate Services PT Bakrie Telecom Tbk Rakhmat Djunaidi, yang perusahaannya menjadi anggota konsorsium pembangunan proyek Palapa Ring tahap II. "Sebaiknya stimulus tersebut diberikan dalam bentuk investasi langsung, sehingga pemerintah ikut serta membantu pendanaan proyek tersebut. Nantinya 'kan dana itu bisa dikembalikan oleh operator sebagai pinjaman kepada pemerintah. Tapi kita sendiri belum tahu bagaimana skemanya," jelas Rakhmat.
Sementara Fermi Rianto, GM Network Planning PT Excelcomindo Pratama Tbk (XL) mengaku perusahaannya belum memutuskan apakah akan masuk lagi ke dalam konsorsium setelah mengetahui rencana pemberian stimulus tersebut.
"Kita dari dulu bertanya, kapan pemerintah mau ikut berinvestasi di proyek ini. Tapi kita lihat nanti, apakah kita akan ikut atau nggak. Saya belum tahu up date-nya," jelasnya.
Dalam proyek Palapa Ring tahap II, konsorsium akan memasang kabel serat optik sepanjang 3.220,4 kilometer (km) berupa kabel bawah tanah dan kabel bawah laut. Jalurnya sendiri akan membentang dari Sulawesi ke Papua. Dimulai dari wilayah Manado, Ternate, Sorong, Ambon, Kendari, sampai Makassar.
Sesuai perhitungan awal, untuk menyelesaikan proyek tersebut, konsorsium butuh dana sekitar US$ 180 juta. Namun, saat ini konsorsium hanya mengantongi dana US$ 150 juta karena XL mundur. "Tahap II ini sebanyak US$ 90 juta dari Telkom, kemudian US$ 30 juta dari Bakrie Telecom dan US$ 30 juta dari Indosat," kata Rakhmat.
Pihak pemerintah sendiri terus optimistis bahwa proyek ini bakal tetap berjalan. Pemerintah yakin, XL, anggota konsorsium yang sempat mundur, akan kembali bergabung menggarap proyek tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
