Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) merugi Rp 30,9 triliun pada tahun 2013. Kerugian itu terjadi karena perusahaan negara itu harus membayar pinjaman dalam valuta asing dari sejumlah lembaga internasional di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.
Menurut Direktur Keuangan PT PLN Setio Anggoro Dewo, Senin (10/2/2014), dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR mengenai paparan evaluasi kinerja 2013 dan rencana kerja PLN tahun 2014 , di Jakarta, laba usaha perseroan terus membaik. ”Laba usaha PLN terus membaik. Tahun 2008 laba usaha baru Rp 3,6 triliun dan meningkat menjadi Rp 34,7 triliun tahun 2013,” ujarnya.
Namun, karena rugi kurs, PLN mengalami kerugian pada akhir 2013 sebelum diaudit Rp 30,9 triliun. Oleh karena sekitar 30 persen dari utang PLN didominasi utang dalam valuta asing, antara lain pinjaman dari Bank Pembangunan Asia (ADB), Bank Dunia, dan lembaga keuangan dari satu negara, misalnya Bank Jepang untuk Kerja Sama Internasional (Japan Bank for International Cooperation/JBIC).
Direktur Utama PLN Nur Pamudji menjelaskan, selama ini pertumbuhan investasi PLN ditutup dengan utang. Data menyebutkan, saat ini utang jangka panjang PLN Rp 220 triliun, sedangkan total utang PLN, baik utang jangka panjang maupun jangka pendek, per 31 Desember 2013 mencapai Rp 466 triliun.
Sementara itu, PLN menargetkan investasi 2014 Rp 57,54 triliun, lebih rendah dari target investasi 2013 sebesar Rp 64,9 triliun. ”Penurunan target karena kemampuan PLN berkurang. Hal ini antara lain karena tarif listrik yang hanya naik sebagian, margin usaha tidak cukup sehingga kemampuan meminjam berkurang,” kata Direktur Konstruksi dan Energi Baru Terbarukan PLN Nasri Sebayang.
Anggaran investasi PLN itu antara lain dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran APBN Rp 5,82 triliun, bank Rp 5,8 triliun, dana internal Rp 6,5 triliun, dan pinjaman Rp 38,8 triliun. ”Dana investasi itu untuk membangun pembangkit listrik, investasi dalam transmisi dan gardu induk, serta mengembangkan jaringan distribusi listrik,” ujar Nasri.
Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoegana menyatakan, dari hasil rapat itu, Komisi VII DPR mendesak PLN untuk menjaga kecukupan dan meningkatkan pasokan listrik, khususnya di beberapa daerah yang kekurangan pasokan, antara lain di Jambi, Riau, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
