kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.839.000   0   0,00%
  • USD/IDR 17.553   53,00   0,30%
  • IDX 6.723   -135,58   -1,98%
  • KOMPAS100 893   -22,45   -2,45%
  • LQ45 658   -11,96   -1,79%
  • ISSI 243   -4,93   -1,99%
  • IDX30 371   -5,63   -1,49%
  • IDXHIDIV20 455   -6,14   -1,33%
  • IDX80 102   -2,10   -2,02%
  • IDXV30 130   -2,00   -1,52%
  • IDXQ30 119   -1,28   -1,07%

RI Ketergantungan Nikel Filipina, Apindo Buka Suara Soal Kerjasama di KTT ASEAN


Jumat, 08 Mei 2026 / 17:08 WIB
RI Ketergantungan Nikel Filipina, Apindo Buka Suara Soal Kerjasama di KTT ASEAN
ILUSTRASI. Pertambangan nikel PT PAM Mineral Tbk (NICL). (Dok/NICL)


Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Potensi kerja sama jual beli nikel antara Indonesia dan Filipina dalam rangkaian KTT ASEAN mendapat sorotan dari pelaku usaha. Pasalnya, ketergantungan industri smelter dalam negeri terhadap pasokan bijih nikel dari Filipina tercatat semakin menebal.

Ketua Komite Tambang dan Minerba Bidang ESDM Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hendra Sinadia menjelaskan, lonjakan impor ini tidak terlepas dari dinamika regulasi di internal pemerintah. Pengetatan kuota produksi menjadi pemicu utama smelter mencari pasokan dari luar negeri.

"Importasi biji nikel dari Filipina terkait kebijakan Pemerintah yang mengetatkan pemberian kuota RKAB untuk tahun 2026, akibatnya smelter-smelter nikel khususnya di daerah Maluku Utara terpaksa melakukan importasi nikel dari Filipina; negara terdekat yang bisa mensupply biji nikel laterit," ujarnya kepada Kontan.co.id, Kamis (7/5/2026).

Baca Juga: Batas Akhir Pemutakhiran e-RDKK Petani Jumat (8/5), Agar Dapat Jatah Pupuk Subsidi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor bijih nikel Indonesia pada 2025 menembus 15,84 juta ton, di mana sekitar 97% atau 15,33 juta ton di antaranya berasal dari Filipina.

Hendra menilai, tren peningkatan impor ini menjadi tantangan bagi eksistensi penambang lokal. Selain masalah serapan pasar, selisih harga dan potensi hilangnya penerimaan negara menjadi persoalan yang harus dimitigasi pemerintah.

"Peningkatan impor dari Filipina tentu akan menyulitkan penambang untuk menjual biji nikel apalagi dengan adanya penyesuaian HPM yang membuat harga biji nikel melonjak drastis dan pemerintah akan kehilangan pendapatan royalti (biji nikel impor tidak kena royalti)," tegasnya.

Terkait wacana penguatan kerja sama bilateral pasca kunjungan Presiden Prabowo ke Filipina, Hendra melihat adanya potensi ketimpangan keuntungan. Menurutnya, skema kerja sama ini justru menjadi angin segar bagi Filipina untuk mendiversifikasi pasar ekspor mereka.

"Kemungkinan kerjasama ini akan lebih menguntungkan Filipina yang selama ini lebih banyak ekspor biji nikel ke China, sekarang terbuka market baru selain China yaitu Indonesia," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Promo Markom Kepailitan & PKPU, dalam Turbulensi Perekonomian : Ancaman atau Solusi?

[X]
×