Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Amandemen Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dan LoA antara penjual dan pembeli gas bumi ditandatangani sebagai implementasi Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 89K/10/MEM/2020. Penandatanganan secara virtual itu digelar Rabu, (20/5).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan, ada sebanyak 14 Perjanjian Penyesuaian Harga Gas Bumi ditandatangani oleh 4 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan 11 pembeli gas bumi untuk sektor industri pupuk, baja, dan sektor Industri melalui pemilik fasilitas pipa.
Jumlah total volume yang ditandatangani hari ini lebih dari 330 Billion British thermal units per day (BBTUD) atau sekitar 28% dari total volume sebesar 1.188 BBTUD yang diatur dalam Kepmen ESDM No. 89 tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.
Baca Juga: PGN (PGAS) dan Pertamina EP tandatangani surat perjanjian penyesuaian harga gas
"Saat ini, kita telah beralih dari dominan minyak ke dominan gas. Pemerintah berusaha sebaik mungkin menemukan lebih banyak potensi sumber daya gas dan mencari cara yang efektif untuk mengubah potensi sumber daya menjadi cadangan terbukti. Di samping itu, Pemerintah juga mengembangkan pasokan gas untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat untuk kebutuhan dalam negeri dan berusaha memastikan kegiatan hulu tetap menarik bagi investor," ungkap Arifin dalam siaran resmi yang dikutip Kontan.co.id, Kamis (21/5).
Arifin bilang, pihaknya memastikan akan terus berkomitmen mendorong pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan gas bumi. Porsi gas bumi pada bauran energi ditargetkan akan mencapai 22% pada tahun 2025 dan 24% pada tahun 2050. Gas bumi menjadi masa depan energi bersih selain energi terbarukan.
Arifin bilang, gas saat ini diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tahun 2019, gas untuk pasar dalam negeri mencapai 64,90% dan ditargetkan terus meningkat menjadi 68% pada tahun 2024.
Sektor pembangkit listrik dan industri menjadi sektor dengan konsumsi gas terbesar di Indonesia, masing-masing sebesar 13,66% dan 26,02%. Gas juga digunakan sebagai bahan baku industri pupuk, LNG dalam negeri, lifting minyak, gas kota, transportasi, dan juga diekspor dalam bentuk LNG.
"Sesuai amanat Perpres Nomor 40 Tahun 2016, Pemerintah menerbitkan kebijakan penyesuaian harga gas bumi dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing industri nasional. Penyesuaian harga gas bumi dilakukan melalui pengurangan penerimaan bagian negara dari hulu migas, dengan tidak mengurangi pendapatan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama," sambung Arifin.
Baca Juga: SKK Migas fasilitasi penandatanganan 14 perjanjian penyesuaian harga gas bumi
Sebagai informasi, menindaklanjuti Perpres dimaksud, Kementerian ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2020 dan Kepmen Nomor 89 Tahun 2020, yang memberikan penyesuaian harga gas untuk 176 perusahaan dari 7 sektor industri sesuai Perpres 40 Tahun 2016 yaitu industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca dan sarung tangan karet.
Kebijakan ini dilakukan setelah melalui pembahasan dengan stakeholder, antara lain dari Kementerian (Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian) dan Badan Usaha (PGN, Pertagas, PLN, Pupuk Indonesia dan Badan Usaha Niaga swasta lainnya), serta juga dibahas beberapa kali pada forum Rapat Terbatas dengan Presiden dan Rapat Kerja dengan DPR RI.
Baca Juga: Pasokan gas domestik terancam defisit di tahun 2023, ini penjelasannya
"Kebijakan penyesuaian harga gas ini diharapkan memberikan dampak positif bagi negara antara lain tambahan pajak dan deviden dari sektor industri, pengurangan pengeluaran pemerintah untuk subsidi pada sektor pupuk dan kelistrikan, meningkatkan daya saing industri dan menyerap tenaga kerja," sebut Arifin.
Khusus di sektor industri, melalui harga gas yang kompetitif diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri, kapasitas produksi, investasi dan menyerap tambahan tenaga kerja, sehingga secara tidak langsung juga akan memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
"Pemerintah akan selalu memberikan dukungan penuh terhadap upaya yang dilakukan oleh SKK Migas bersama KKKS dalam menghadapi tantangan peningkatan produksi migas nasional khususnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri. Kami berharap dengan langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan SKK Migas, kebijakan implementasi penyesuaian harga gas bumi untuk sektor industri dan kelistrikan akan segera tercapai," kata Arifin.
Baca Juga: Pertamina-Medco tandatangani perjanjian jual beli gas dengan Kayan LNG Nusantara
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
