Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Putri Werdiningsih
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program pencampuran biodiesel sebanyak 40% (B40) akan telah resmi dimulai pada 1 Januari 2025. Indonesia diprediksi memerluka dana subsidi lebih besar.
Kepala Divisi Perusahaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Achmad Maulizal menyebut belum bisa membeberkan angka pasti dana pembiayaan subsidi B40 di tahun ini.
"Kami sudah menganggarkan dana yang cukup untuk Public Service Obligation (PSO) tersebut," ungkapnya kepada Kontan, Rabu (15/1).
Meski begitu, ia mengamini adanya potensi penurunan angka subsidi untuk B40, salah satunya juga dipengaruhi volume atau kapasitas subsidi yang lebih rendah.
"Iya kemungkinan (lebih kecil)," ungkap dia.
Baca Juga: Implementasi B40 Dinilai Semakin Menekan Industri Tambang
Dalam catatan Kontan, sebelumnya Deputi bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, perkiraan dana pembayaran B40 sebesar Rp 37,5 triliun yang berasal dari BPDPKS.
Asal tahu saja, untuk B40, Kementerian ESDM mengalokasikan total kuota biodiesel sebanyak 15,6 juta kilo liter (kL), dengan total alokasi yang didanai pemerintah atau alokasi untuk PSO hanya sebanyak 7,55 kL saja. Sedangkan sisanya sekitar 8,07 juta kL akan disalurkan dengan sistem non-PSO.
Tahun lalu, BPDPKS melaporkan realisasi pembiayaan untuk subsidi biodiesel campuran bahan bakar nabati (BBN) dari Crude Palm Oil (CPO) sebesar 35% dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar 65% atau B35 tahun adalah sebesar Rp 28 triliun. Dana tersebut berasal dari Pungutan Ekspor (PE) CPO yang disalurkan selama periode 1 Januari hingga 31 Desember 2024.
"Jumlah pembayaran dana biaya biodiesel sampai 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 28 triliun. Dengan volume biodiesel yang dibayarkan sebesar 12 juta kiloliter (kl) lebih," bebernya.
Untuk B35 pemerintah melalui Kementerian ESDM, mengalokasikan volume biodiesel sebesar 13,41 juta kiloliter.
Baca Juga: Kementerian ESDM: Penerapan B40 Bakal Hemat Devisa Rp 147,5 Triliun
Pengusaha sebut dana masih cukup
Terkait kemampuan 'pungutan' BPDPKS untuk membiayai program biodiesel tahun ini, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengatakan dana yang dipungut masih akan mencukupi.
Menurut Ketua Gapki, Eddy Martono, salah satu katalis positif pungutan adalah adanya kenaikan PE CPO dari 7,5% menjadi 10% yang akan mulai diterapkan pada Februari 2025 mendatang.
"Dengan kenaikan PE seharusnya masih mencukupi untuk insentif B40 karena dari 15,6 juta kL tidak semua PSO, yang diberikan insentif hanya 7,6 juta kL saja," ungkap Eddy saat dihubungi Kontan, Kamis (16/01).
Dia juga menjelaskan untuk volume ekspor CPO tahun 2025 diprediksi akan mengalami penurunan sebanyak 2 juta ton jika dibandingkan dengan total volume ekspor CPO sepanjang tahun 2024 yang berada di angka 28 juta ton.
Dengan asumsi, produksi CPO sepanjang 2025 tidak mengalami kenaikan atau sama dengan produksi sepanjang tahun 2024 yaitu sebesar 50 jutaan ton CPO.
"Sebenarnya, bisa jadi ekspor di tahun 2025 sama dengan tahun 2024 atau turun, ini tergantung pemakaian biodisel didalam negeri," tutupnya.
Baca Juga: Program Mandatori B40 Resmi Meluncur
Selanjutnya: India akan Menjadi Pusat Produksi Kendaraan Listrik Global Suzuki Motor
Menarik Dibaca: Hujan Sangat Lebat di Provinsi Ini, Cek Peringatan Dini Cuaca BMKG 17-19 Januari 2025
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
